Banjarmasin (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) menyepakati rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah/Gubernur setempat Tahun Anggaran (TA) 2023.
Kesepakatan rekomendasi LKPj 2023 tersebut melalui Rapat Paripurna Internal DPRD Kalsel yang dipimpin Wakil Ketua Muhammad Syaripuddin di Banjarmasin, Kamis.
Baca juga: DPRD Kalsel dan Disnakertrans Sulsel bangun sinergi
Rekomendasi LKLj 2023 itu secara umum dibahas Panitia Khusus (Pansys) I Bidang Hukum dan Pemerintahan, Pansus II Bidang Ekonomi dan Keuangan, Pansus III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur, serta Pansus IV Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Pansus I LKPJ 2023 merekomendasikan terkait keterbukaan informasi yang belum maksimal atau belum sebagaimana ketentuan.
"Padahal keterbukaan informasi publik merupakan jantung tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Ketua Pansus I Siti Noortita Ayu Febria R.
Pansus I LKPj 2023 juga menyoroti tata kelola penanggulangan bencana agar lebih baik, terlebih belakangan ini kerap terjadi gempa yang juga berpengaruh terhadap Kalsel.
Pansus II LJPj 2023 menyoroti Pemprov Kalsel perlu mengakselerasi atau percepatan pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: DPRD dan Bank Kalsel optimalisasi PAD
Pansus II juga menekankan penyerapan anggaran yang belum maksimal, serta perlu perbaikan tata kelola keuangan dan aset daerah.
Begitu pula mengenai investasi dan penanaman modal agar tidak hanya padat modal, tetapi juga padat karya, demikian rekomendasi Pansus II LKPj Gubernur Kalsel 2023 yang dibacakan Karlie Hanafi Kalianda.
Sedangkan, Pansus III merekomendasikan perlu perhatian yang lebih maksimal terhadap jalan padat lalu lintas, seperti jalan alternatif Banjarmasin-Sungai Gampa-Margasari-Kelumpang.
KalselTerakhir, rekomendasi Pansus IV antara lain Pemprov Kalsel harus lebih fokus terhadap upaya mengatasi penduduk prasejahtera yang cenderung meningkat.
Baca juga: DPRD Kalsel komparasi rekrutmen calon anggota KPID ke Sulsel
