Banjarbaru, (Antaranews Kalsel) - Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kalimantan Selatan Arifin Noor mengatakan saat ini backlog kepemilikan rumah di daerahnya mencapai 198,152 keluarga dan backlog hunian sebanyak 305,078 keluarga.
Menurut Arifin di Banjarbaru pada jumpa pers dengan wartawan mengatakan, backlog Kepemilikan atau keluarga yang tidak memiliki rumah tertinggi ada di kota Banjarmasin yaitu mencapa 46.477 keluarga.
Sedangkan backlog hunian atau keluarga yang masih menumpang tertinggi ada di Kabupaten Barito Kuala yaitu ada 69.822 keluarga.
Menurut Arifin, masih tingginya jumlah tumah tangga yang belum memiliki rumah dan masih menumpang di rumah keluarga, antara lain disebabkan rendahnya akses MBR terhadap pelayanan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang layak.
Selain itu, terbatasnya pendanaan dan pembiayaan PKP, belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan aset.
Kemudian, alih fungsi lahan yang tidak terkendali dan tingginya urbanisasi yang menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan, rendahnya kualitastata kelola penyelenggaraan pembangunan.
Selain itu, rendahnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia didaerah, kurangnya dukungan peraturan perundangundangan dan prosedur baku penyelenggaraan pembangunan PKP.
Mengurangi tingginya masyarakat yang belum memiliki rumah, kata dia, pemerintah melalui PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) wilayah Kalimantan.
Upaya tersebut, untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan perumahan mendukung target nasional pembangunan sejuta rumah bagi masyarakat menengah ke bawah.
Sebelumnya, Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo pada sosialisasi "Peran Pembiayaan Sekunder Perumahan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Daerah" mengatakan, saat ini prosentase penyaluran pembiayaan pembangunan BPD bagian tengah cukup rendah.
"Khusus penyaluran pembiayaan perumahan untuk wilayah tengah masih sangat kecil, padahal dana yang kami siapkan tidak terbatas," katanya.
Sosialisasi dan upaya mendukung percepatan pembangunan perumahan yang digelar oleh SMF tersebut bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 9 Kalimantan dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda).
Pada kesempatan tersebut, Ananta mengajak agar seluruh pihak terkait, meningkatkan sinergi dalam memperluas akses keterjangkauan kepemilikan rumah bagi masyarakat di seluruh daerah di Indonesia.
"Program satu juta rumah yang dicanangkan pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar, sehingga penyediaan rumah dan pembiayaan perumahan menjadi fokus perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memenuhinya," katanya.
