Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menyatakan komitmen mendukung program 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dicanangkan pemerintah pusat.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Banjarmasin Taufik Rivani di Banjarmasin, Kamis, mengatakan program Presiden Prabowo Subianto tersebut sangat dibutuhkan di kota ini.
"Sebab jumlah permintaan perumahan cukup tinggi di kota kita," ujarnya.
Menurut dia, masih cukup banyak lahan di wilayah kota ini untuk merealisasikan dukungan dan menyukseskan program tersebut.
Baca juga: Pemprov Kalsel minta pengembang realisasikan program tiga juta rumah bersubsidi
Sebelumnya, ia mewakili Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR telah mengikuti rapat koordinasi dan sinergi program 1 juta rumah perkotaan wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan di Auditorium Balai Kota Balikpapan pada Rabu (15/10/2025).
Kegiatan yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas pemerintah daerah dalam mendukung program nasional 3 juta rumah, khususnya bagi MBR.
Program ini, kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Nasrullah, merupakan bagian dari proyek strategis nasional untuk menyediakan rumah layak huni di wilayah perkotaan, pesisir dan pedesaan.
Melalui sinergi lintas pemerintah daerah, pemerintah pusat berharap percepatan program nasional 3 juta rumah dapat terwujud, khususnya untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca juga: Menteri Nusron: 79.925 hektare lahan telantar cukup bagi 3 Juta Rumah
Pemerintah juga memberikan berbagai kemudahan bagi MBR, seperti pembebasan retribusi, percepatan penerbitan PBB, serta dukungan KPR dengan persyaratan yang lebih fleksibel.
Taufik Rivani menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat terhadap penyediaan hunian bagi warga berpenghasilan rendah.
Dia menuturkan, Pemkot Banjarmasin telah menerapkan kebijakan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR senilai lebih dari Rp2 miliar yang dialihkan untuk membantu pembangunan rumah masyarakat.
Dia menjelaskan, kondisi geografis Banjarmasin yang berada di atas lahan rawa menuntut perencanaan pembangunan yang lebih teknis dan spesifik.
Baca juga: Pemkot Banjarmasin dukung program 3 juta rumah nasional
Efek dari keterbatasan lahan, ujarnya, arah pengembangan perumahan ke depan akan difokuskan pada pembangunan vertikal (rumah susun).
Hingga kini, telah berdiri enam tower rumah susun di Kota Banjarmasin yang dikelola oleh Pemkot, Pemprov dan perguruan tinggi.
"Kami terus mendukung penuh program 3 juta rumah. Melalui visi Banjarmasin Maju dan Sejahtera, Pemkot berkomitmen menghadirkan hunian layak, sehat, dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Taufik Rivani.
