Disdik Tanah Bumbu Targetkan 2019 Mulai UNBK

UNBK 2016 BALANGAN SMPN 4 Paringin, Kabupaten Balangan, Kalsel, menjadi sekolah pertama yang melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SLTP 2016 di Balangan, yang mulai digelar Senin (9/5). Sebanyak 32 peserta UNBK di Balangan mengaku U

Batulicin, (Antaranews Kalsel) - Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, 2019 menargetkan ujian nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) menggunakan sistem komputerisasi Ujian Nasional Basis Komputer (UNBK).

Kepala Dinas Pendidikan Tanah Bumbu Sartono melalui Sekertaris Abdul Latif, di Batulicin, Sabtu mengatakan, untuk saat ini semua SMP di "Bumi Bersujud" belum siap untuk melaksanakan UNBK, karena setiap sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai.

"Selama ini dalam pelaksanaan UN tingkat SMP masih menggunakan sistem Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) di mana siswa mengerjakan soal pada Lembar Jawaban Komputer (LJK)," katanya.

Dijelaskan, dalam pelaksanaan UNBK setiap sekolah harus memiliki fasilitas seperti komputer dan alat pendukung lainnya. Dan jumlah komputer yang dimiliki minimal sepertiga dari jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut.

Oleh sebab itu dengan terbatasnya fasilitas pelaksanaan UNBK di setiap sekolah, maka dinas pendidikan berupaya pada 2019 akan nelaksanakan pengadaan barang berupa komputer untuk dibagikan disetiap sekolah yang akan melaksanakan UNBK.

Di Tanah Bumbu ada 60 unit SMP baik itu negeri dan swasta yang ditaergetkan oleh pemerintah daerah pada 2020 dalam pelaksanaan UN tidak menggunakan LJK atau sudah mengunakan sistem komputer.

Salah satu dari keunggulan pelaksanaan UNBK itu sendiri yakni lebih menghemat anggaran pemerintah, karena dalam pelaksanaan ujian nasional secara manual membutuhkan biaya yang tidak sedikit mulai dari percetakan soal ujian nasional, pendistribusian ujian nasional yang membutuhkan dana yang lumayan besar.

Selain itu keterlambatan soal UN bisa diminalisir. Belajar dari kejadian sebelumnya dalam pelaksanaan UN terkadang terjadi keterlambatan berkas soal yang menyebabkan jadwal ujian harus diundur.

Daerah yang riskan mengalami masalah tersebut adalah daerah yang ada di pedalaman yang sulit untuk diakses. Namun jika menerapkan UNBK maka kejadian seperi itu akan sangat kecil bisa terjadi karena soal bisa diakses secara online.

"Dalam hal ini kami akan membahas lebih dalam antara dinas pendidikan dengan pihak yang terkait untuk menyiapkan pelaksanaan UNBK, pasalanya perhitungan sementara kita memerlukan anggaran sekitar Rp2 milyar untuk memenuhi fasilitas disetiap SMP yang akan melaksanakan UNBK," terangnya.