"Misal dengan menggelar ujian lokal secara daring sebagai pengganti UNBK, apalagi kebetulan saat ini tengah dilaksanakan pelajaran jarak jauh menggunakan daring," ujar anggota DPRD HSU Fadillah di Amuntai, Kamis.
Fadillah menyarankan para guru atau dinas pendidikan bisa memberikan suatu pembelajaran untuk tugas yang di kerjakan di rumah. Bahkan kalau perlu berikan soal-sial sebagai pengganti ujian nasional.
Menurutnya, sekolah yang mempunyai peralatan dan sumber daya manusia yang cukup lebih baik lagi dilaksanakan ujian sekolah secara daring atau online.
Politisi Partai Golongan Karya ini bisa memaklumi dan setuju dengan kebijakan pemerintah membatalkan pelaksanaan UNBK sebagai upaya pencegahan penyebaran wabah Corona Virus (CoVid-19)
Menurut mantan kepala desa ini, keputusan yang diambil pemerintah pusat sudah tepat sebagai bagian dari upaya mengantisipasi penyebaran virus corona untuk keselamatan masyarakat.
"Juga sebagai bagian dari langkah social distancing untuk memotong penyebaran virus Corona," tandasnya.
Bagi kalangan akademisi di Kabupaten HSU, peniadaan UNBK tahun ini bukan betarti dihapus sama sekali.
"UNBK hanya dibatalkan,sesuai dengan SE Mendikbud nomor 4 Tahun 2020, ini adalah kebijakan pendidikan di dalam masa darurat penyebaran Coronavirus Disease /Covid-19," terang Kepala SMAN 1 Amuntai Utara Sukiman.
Sukiman menjelaskan, berpedoman pada SE Mendikbud Nadiem Makarim, sudah ada solusi sebagai pengganti pelaksanaan UNBK yakni Nilai UNBK tidak menjadi bahan pertimbangan /persyaratan kelulusan siswa.
"Kelulusan siswa dipertimbangkan berdasarkan portofolio siswa selama tiga tahun sekolah, antara lain nilai rata rata rapot lima semester, nilai, sikap, prestasi yang diraih siswa baik yg bersifat akademik maupun non akademis selama tiga tahun," jelas Sukiman.
Sukiman yang pernah meraih prestasi ditingkat nasional sebagai kepala sekolah ini menjelaskan, langkah pemerintah membatalkan pelaksanaan UNBK 2020 dalam rangka menyelamatkan kesehatan lahir dan batin bagi siswa, guru dan seluruh warga sekolah.
