Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Wakil Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Iskandar Zulkarnain berpendapat, dalam memaknai Hari Kesehatan Nasional (HKN) tahun 2017 dengan pemenuhan tenaga medis, terutama pada Puskesmas di daerah-daerah terpencil.
"Karena salah satu kunci mewujudkan masyarkat hidup sehat ialah pelayanan kesehatan yang prima dengan dukungan ketersediaan tenaga medis yang memadai," tuturnya menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin, Ahad.
Pemenuhan tenaga medis tersebut, lanjutnya, terutama pada Puskesmas-Puskesmas terpencil sebab akan bermakna penting, dalam pelayanan kesehatan maupun untuk memotivasi masyarakat pedesaan agar berperilaku hidup sehat.
"Kalau dokter/tenaga medis selalu siap di Puskesmas atau pedesaan terpencil, masyarakat desa tidak mesti harus ke kota/rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, tetapi mereka cukup di tempat dekat tinggalnya," tuturnya.
"Terkecuali ada kelainan yang memerlukan penangan intensif, dimana Puskesmas setempat tidak bisa melakukan, baru ke rumah sakit ," tuturnya ketika mau ke daerah pemilihannya Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) .
Oleh sebab itu, wakil rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bergelar sarjana ekonomi tersebut menyarankan, perlunya rasionalitas atau keberimbangan antara penempatan tenaga medis dengan penduduk desa yang menjadi wilaya kerjanya.
Karenanya dia menyambut positif dam gembira tema HKN ke-52 tahun 2017 yaitu Indonesia Cinta Sehat dan sub tema Masyarakat Hidup Sehat Indonesia Kuat.
"Apalagi tema ataupun sub tema HKN 2017 senafas dengan visi misi Gubernur kita yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi tahun 2016 - 2021, antara lain Kalsel Sehat," tuturnya.
Ia berharap, tema ataupun sub tema HKN tahun ini terwujud secara nasional, terutama di Kalsel yang merupakan provinsi tertua-terkecil di Kalimantan dan kini berpenduduk empat juta jiwa lebih, tersebar pada 13 kabupaten/kota.
"Khusus provinsi kita sendiri dalam upaya mewujudkan Kalsel sebagiamana RPJMD, untuk anggaran pembangunan kesehatan sudah sesuai ketentuan perundang-undangan (mandatory budged) yaitu minimal 15 persen dari APBD setempat," ujarnya.
"Namun kalau cuma mengandalkan APBD, tanpa bantuan yang signifikan dari pemerintah pusat, bisa lambat untuk mewujudkan Kalsel Sehat, dan buat meningkatkan Ideks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel," demikian Iskandar.
