Martapura, (Antaranews Kalsel) - Tim Kominda Kabupaten Banjar yang dipimpin Bupati Banjar KH.Khalilurrahman study banding ke Kota Bandung terkait keluarnya PERPU nomor. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Tim Kominda diterima Asisten Pemerintahan dan Kersa Setda Kota Bandung Dr. Karmila M.Si didampingi Tim Kominda Kota Bandung, Kamis (19/10).
Kedatangan tim Kominda tersebut, untuk mendiskusikan dampak keluarnya PERPU Nomor 2 tahun 2017 tentangPerubahan Atas Undang-undang nmoor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang sudah berjalan.
Selain itu, juga untuk belajar upaya pemerintah untuk menciptakan iklim yang kondusif, aman dan nyaman dalam meredam berita/isu-isu negatif.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Bandung, menyatakan bahwa menyikapi konflik sosial maupun kerawanan gangguan di daerahnya dengan mencanangkan tiga pilar, yaitu pertama dengan desentralisasi, yaitu dengan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan hingga kekelurahan, baik itu anggaran dan prasarananya.
Pilar Kedua dengan membuka seluas-luasnya kepada kecamatan hingga kelurahan untuk melakukan inovasi.
Pilar ketiga dengan cara kolaborasi, yang artinya Pemko Bandung tidak berjalan sendiri akan tetapi semua SKPD dan masyarakat menjadi satu untuk menciptakan suasana yang aman dan tentram.
Bupati Banjar H Khalilurrahman beserta Tim Kominda Kabupaten Banjar menyempatkan mengunjungi Bandung Comand Centre (BBC) Informasi Smart City kota Bandung dan Bandung Planning Gallery.
H Khalilurrahman berharap segala sesuatu tentang Smart City yang didapat di Kota Bandung, dapat di adopsi pihak Pemerintah Kabupaten Banjar.
Sehingga penyelenggaraan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya , demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Banjar yang sejahtera dan barokah.
Seiring majunya zaman moderenisasi saat ini yang dapat membawa daerah untuk lebih tumbuh berkembang baik itu dalam semua bidang, maka itu tidak dapat kita pungkiri akan berdampak pula adanya berita/isu-isu yang dapat berdampak pada kurang kondusifnya situasi daerah.
