Banjarmasin (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel) mencatat realisasi Transfer ke Daerah (TKD) di provinsi tersebut telah mencapai Rp25,72 triliun atau 84,18 persen pada Januari-Oktober 2025.
Kepala Kanwil DJPb Kalsel Catur Ariyanto Widodo di Banjarmasin, Selasa, mengatakan pencapaian tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 80,10 persen pada periode yang sama.
Baca juga: Belanja Negara di Kalsel capai Rp15,65 triliun pada Semester I/2025
“Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Pemkab HST) menjadi daerah dengan realisasi TKD tertinggi sebesar 86,22 persen, sedangkan Pemkab Balangan menjadi yang terendah (81,46 persen),” ujarnya.
Ia menyebutkan penyaluran TKD masih didominasi Dana Bagi Hasil (DBH) menyumbang 55,97 persen dan Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai 29,58 persen dari total realisasi penyaluran TKD.
“Penambahan pagu dan realisasi Kurang Bayar DBH sebesar Rp3,31 triliun pada bulan Agustus 2025 turut mendorong capaian ini,” tuturnya.
Catur merinci penyaluran TKD hingga 31 Oktober 2025, antara lain terealisasi sebesar Rp14,39 triliun atau 83,31 persen, penyaluran ini mayoritas bersumber dari DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minerba-Royalti sebesar Rp12,36 triliun atau 87,80 persen dari total DBH.
Kemudian, Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sebesar Rp7,61 triliun atau 88,79 persen dari pagu, penyaluran didominasi oleh DAU Block Grant dengan realisasi lebih dari 86,91 persen dari total pagu.
Baca juga: Gubernur Kalsel H.Muhidin Serahkan DIPA dan TKD 2025 Senilai Rp38.70 Triliun
Kemudian, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp309,91 miliar atau 73,56 persen dari pagu dan penyaluran tertinggi secara nominal berasal dari bidang kesehatan dan KB, sedangkan tertinggi secara persentase dari bidang sanitasi (84,57 persen).
Selanjutnya, DAK Nonfisik terealisasi Rp1,96 triliun atau 74,56 persen dari pagu, sebagian besar penyaluran digunakan untuk tunjangan guru ASN daerah sebesar Rp891,25 miliar atau 45,58 persen dari total penyaluran DAK Nonfisik.
Untuk sektor Dana Desa, Catur menyebut telah terealisasi cukup tinggi sebesar Rp1,32 triliun atau 88,61 persen dari pagu, sebanyak 1.871 desa di Kalsel telah menerima penyaluran tahap pertama, sementara penyaluran tahap II masih berlanjut.
Terakhir, Insentif Fiskal terealisasi sebesar Rp136,15 miliar atau 77,09 persen dari pagu diberikan kepada 12 pemda dari total 14 pemda di Kalsel.
Berdasarkan capaian itu, Catur menegaskan Kanwil DJPb Kalsel terus mendorong seluruh pemda untuk terus meningkatkan penyerapan dan memanfaatkan dana TKD secara optimal, tepat waktu, dan tepat sasaran demi mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Memasuki satu bulan terakhir tahun anggaran, kami mengharapkan pemda mempercepat penyelesaian dokumen persyaratan, memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan, serta memastikan seluruh program dapat terlaksana sesuai perencanaan tanpa mengabaikan kualitas belanja,” ujar Catur.
Baca juga: DIPA dan TKD 2025 diharapkan efektif akselerasi pembangunan Kalsel
