Banjarmasin (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Syafriadi dan Ketua DPRD Supian HK, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2025 kepada 35 kementerian/lembaga dan 14 pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Kalsel di Mahligai Pancasila Banjarmasin
DIPA dan TKA tahun anggaran 2025 untuk Provinsi Kalsel mencapai Rp38,70 triliun, dan alokasi ini jika dibandingkan dengan nasional, maka porsi belanja APBN di Kalsel sebesar 1,07 persen, demikian rilis Pemprov Kalsel, diterima Kamis.
Baca juga: Gubernur Kalsel terima dua penghargaan pada Jamkrida Award 2024
Alokasi untuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yakni Rp10,81 triliun dan sepuluh kementerian/lembaga yang mendapat alokasi terbesar adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Agama, Kepolisian Negara, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Pertahanan, Mahkamah Agung, Kementerian Perhubungan, Kementerian Imigrasi dan PAS, serta Kejaksaan RI.
Sedangkan alokasi Belanja TKD 2025 untuk 13 Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota sebesar Rp 27,89 triliun. Persentase Kenaikan TKD tertinggi pada Kabupaten Tabalong sebesar 13,73%, yang berasal dari kenaikan DBH Sumber Daya Alam.
Gubernur H. Muhidin berpesan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPK, dan para pengelola keuangan pada satuan kerja, supaya menggunakan anggaran dengan disiplin, teliti, sesuai prioritas, sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat, tanpa ada tindakan korupsi.
"Segera lakukan percepatan pelaksanaan anggaran di awal tahun 2025, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dan memperkuat kerjasama antara Pusat dan Daerah, serta kerjasama antar daerah," pesan H Muhidin.
Gubernur juga meminta para Bupati dan Walikota agar memastikan pengelolaan TKD dan APBD tahun 2025 sesuai tujuan, bermanfaat, dan optimal dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.
Penggunaan anggaran tersebut harus mampu mengembangkan dan membangun pusat-pusat ekonomi baru untuk memperkuat perekonomian daerah serta meningkatkan kualitas belanja daerah.
H Muhidin tak lupa menyampaikan, saat ini pemerintah telah menyiapkan strategi untuk merespon berbagai tantangan ekonomi global, antara lain melalui instrumen APBN Tahun 2025 yang dirancang untuk menjaga ”Ketahanan Ekonomi dan Keberlanjutan
Pembangunan”, serta mendukung program ”ASTA CITA” Presiden RI.
Oleh karena itu, APBN harus dijaga tetap sehat melalui upaya peningkatan penerimaan negara dan belanja negara yang berkualitas. Belanja negara harus dilakukan secara cermat, sesuai prioritas, tepat sasaran, dan memberi dampak secara langsung kepada masyarakat.
Terkait strategi ini, secara khusus Gubernur Kalsel H Muhidin menyampaikan secara rinci, diantaranya adalah menguatkan bidang-bidang pembangunan utama yaitu pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan perumahan serta belanja modal diutamakan untuk mendukung kegiatan masyarakat dan dunia usaha, agar lebih bermanfaat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Subsidi dan perlindungan sosial lainnya agar diperbaiki supaya lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Pada kesempatan itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Syafriadi menyampaikan laporan kinerja fiskal sepanjang tahun 2024, yang disebutkan memasuki periode akhir tahun, pertumbuhan ekonomi di Kalsel hingga akhir Triwulan III 2024 secara yoy tumbuh sebesar 5,23% di atas nasional yang sebesar 4,95 persen.
Kinerja APBN wilayah Kalsel sampai dengan 13 Desember 2024 telah mencapai Rp37,72 triliun, meningkat 24,46% dibandingkan tahun lalu. Realisasi ini terdiri dari belanja K/L sebesar 8,77 triliun dan Belanja Transfer Ke Daerah sebesar 28,96 triliun.
Syafriadi juga menyampaikan, terdapat beberapa satker K/L di Kalsel menempati peringkat 5 besar secara nasional, antara lain satker-satker lingkup Kementerian ATR/BPN, BKKBN, BNN, BKN, dan Kementerian Agama.
Selain itu terdapat capaian prestasi di Kalsel antara lain Penetapan Satuan Kerja menjadi Badan Layanan Umum (BLU) yaitu Balai Standarisasi Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banjarbaru dan Rumah Sakit TNI Dr. Soeharsono sehingga total BLU di Kalsel menjadi 5 BLU, pencairan Dana Desa Tercepat/Pertama tahun 2024 se-Indonesia,
Desa Awang Bangkal Barat sebagai Terbaik Pertama Nasional desa berkinerja terbaik penurunan stunting tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kalsel sebagai Terbaik 1 Nasional Penghargaan Emas pada Bhumandala Award kategori batas desa dan kelurahan tahun 2024, dan Kalsel sebagai Provinsi Pertama di Indonesia yang seluruh desanya di semua Kabupaten menjalankan Siskeudes Online.
Khusus untuk BSPJI Banjarbaru telah mendapatkan akreditasi menjadi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Utama sehingga dapat melayani pemeriksaan kehalalan produk secara Nasional dan Internasional dan Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin sebagai BLU dengan jumlah pasien terbanyak kedua lingkup Rumkit Bhayangkara se-Indonesia dalam melayani jumlah pasien rawat jalan.
Pada kesempatan ini diberikan juga penghargaan dan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dan Kepala Satuan Kerja dalam beberapa kategori antara lain Administrasi Hibah, Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Kinerja Pengelolaan Dana Desa dan DAK Fisik oleh Pemda, Kinerja KPPN dalam penyaluran TKD, Kinerja Perbankan atas Penerimaan Negara, Kinerja Pemda dalam Rekonsiliasi Pajak Pusat atas Belanja APBD, dan Implementasi Siskeudes Link.
Baca juga: H Muhidin terima peroleh anugerah keterbukaan informasi
Penghargaan yang telah diraih, diharapkan dapat dijadikan pemacu semangat untuk bekerja lebih baik lagi.
Gubernur Kalsel pun mengapresiasi adanya inovasi berupa Kartu Kredit Indonesia (KKI) Bank Kalsel, Siskeudes Link, dan Laku Pandai. Hal ini merupakan bentuk dukungan terhadap tata kelola pengelolaan keuangan yang baik. Gubernur juga mengajak untuk tetap menjaga semangat untuk bersinergi dan berkolaborasi, wujudkan cita-cita untuk memajukan daerah, bangsa, dan negara.
