Banjarmasin (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Muhidin mengingatkan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 tidak meninggalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam jumlah besar.
“Oleh sebab itu, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah provinsi harus pandai membelanjakan anggaran belanja,” ujar Muhidin pada Rapat Paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin, Selasa.
Baca juga: Gubernur Muhidin pastikan tambah penyertaan modal Bank Kalsel Rp400 miliar
Ia menegaskan, pandai membelanjakan anggaran bukan berarti boros, tetapi memastikan anggaran digunakan hanya untuk kegiatan yang menyentuk kepentingan masyarakat, dengan tetap menjaga prinsip efisiensi.
Karenanya, Muhidin meminta setiap SKPD yang memungkinkan melaksanakan kegiatan lelang dini agar segera melakukannya. Langkah itu diperlukan untuk menghindari tingginya SILPA seperti yang terjadi pada APBD 2025.
“Jangan seperti 2025, sampai November serapan anggarannya belum mencapai 60 persen. Kalau memungkinkan, proyek 2026 dilelang pada Desember 2025 sehingga Februari atau Maret 2026 bisa mulai pelaksanaan,” kata mantan Wali Kota Banjarmasin itu.
Baca juga: Penambahan penyertaan modal bagi Bank Kalsel disetujui
Ia juga mempersilakan pimpinan SKPD mengundurkan diri jika tidak mampu bekerja, sehingga digantikan pejabat yang memiliki kompetensi dan tanggung jawab.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kalsel HM Alpiya Rakhman yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD melaporkan hasil pembahasan Rancangan APBD 2026, yakni Pendapatan Daerah sebesar Rp7,3 triliun dan Belanja Daerah (Rp9,2 triliun).
“Selisih kurang dari APBD akan ditutupi melalui pembiayaan, yang diperkirakan berasal dari SILPA sekitar Rp1,9 triliun lebih,” ungkap Alpiya Rakhman.
Pada papat paripurna tersebut, Gubernur dan pimpinan DPRD Provinsi Kalsel menandatangani beberapa proyek tahun jamak, seperti pembangunan Jembatan Pulau Laut Kotabaru, pembangunan stadion berstandar internasional, pembangunan rumah jabatan Gubernur, dan pembangunan Gedung DPRD Kalsel.
Baca juga: Mahasiswa Kalsel soroti pengesahan KUHAP
