Banjarmasin (ANTARA) - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Suripno Sumas mengharapkan seluruh warga provinsinya mengetahui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setempat Tahun 2025-2029.
"Kita harapkan seluruh masyarakat Kalsel, terlebih lagi bagi warga Banjarmasin," ujar Suripno di sela-sela Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Daerah (Perda) atau Sosper di Jalan Meratus Banjarmasin, Ahad.
Suripno yang juga Wakil Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel itu berharap pula, dengan mengetahui RPJMD tersebut, warga masyarakat dapat berpartisipasi sehingga pembangunan betul-betul dari bersama untuk semua.
Baca juga: Suripno intens sosialisasikan RPJMD Kalsel 2025-2029
"Oleh karena itu, kalau beberapa kali sosper terdahulu pesertanya warga dan kader/fungsionaris PKB Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Timur, pada kesempatan kali ini dari Kecamatan Banjarmasin Barat. Kita ingin semua lima kecamatan di kota ini, " ujar Suripno.
Anggota DPRD Kalsel tiga periode dari daerah pemilihan Kota Banjarmasin itu menerangkan RPJMD 2025-2029 tersebut pada Perda Nomor 3 Tahun 2025.
Sosper kali ini kembali menghadirkan Tenaga Ahli Gubernur Kalsel Sugiarto Sumas serta anggota DPRD Kota Banjarmasin H. Deddy Sophian selaku narasumber dengan fokus mengenai Sekolah Rakyat (SR) dan program Presiden Prabowo Subianto yaitu wajib belajar 13 tabun.
Sugiarto yang juga pensiunan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemenakertrans RI) menerangkan bahwa SR salah satu upaya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan.
Baca juga: Firman Yusi sosialisasikan RPJMD Kalsel 2025-2029
"Oleh sebab itu, pemerintah menyediakan fasilitas lengkap seperti pengasramaan, makan bergizi serta tenaga pendidik yang betul-betul berkompeten. Namun tetap membutuhkan partisipasi dan kesadaran masyarakat," katanya.
Ia menunjuk salah satu kasus, ketika satu anak didik perempuan SR yang sudah masuk asrama, keluarganya datang menjemput dengan alasan mau dikawinkan. "Hal seperti itu kan kita tidak bisa memaksakan, kecuali atas kesadaran," kata Sugiarto.
Di Kalsel yang berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota sekarang baru ada SR di Kota Banjarbaru, namun peserta didiknya se-provinsi setempat.
"Pemerintah berharap tiap kabupaten/kota ada SR buat menampung mereka yang putus sekolah. Namun untuk pembangunan sarana dan prasarananya harus tersedia lahan yang memadai,".demikian Sugiarto Sumas.
