Banjarmasin (ANTARA) - Wakil Ketua Badan Anggaran atau Banggar yang juga Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Kartoyo mengakui, pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) provinsi setempat Tahun 2026 belum final.
"Kami bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih perlu melakukan pembahasan RAPBD 2026 seperti penyesuaian data/angka yang belum sinkron," ujar Kartoyo, usai memimpin rapat Banggar DPRD dengan TAPD Kalsel di Banjarmasin, Senin sore.
Wakil rakyat dari Partai Nasdem itu, menerangkan, bahwa pembahasan RAPBD Kalsel 2026 sudah selesai dan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) di Jakarta.
"Namun sehubungan kebijakan pemerintah pusat, RAPBD kita juga terkena pengurangan dengan nominal cukup besar. Karenanya perlu pembahasan kembali," ungkap Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) itu.
Oleh sebab itu, anggaran dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel juga mau tidak mau terjadi pengurangan anggaran, lanjut Kartoyo didampingi Sekdaprov, H Syaifuddin yang juga Ketua TAPD setempat.
Sementara Syaifuddin menyatakan, pemotongan atau pengurangan anggaran masing-masing SKPD tersebut hanya uang perjalanan dinas serta keperluan konsumsi.
"Jadi program lain dari masing-masing SKPD tersebut pada prinsipnya tetap jalan," tegasnya didampingi Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kalsel Fatkhan serta Wakil Ketua DPRD HM Alpiya Rakhman (Gerindra).
Sebelumnya Kepala Dinas PPKADKalsel menerangkan, RAPBD 2026 provinsinya mengalami pengurangan Rp2,3 triliun atau hanya tinggal sekitar Rp7, 25 trilun.
Rapat pembahasan kembali RAPBD Kalsel 2026 itu cukup alot berlangsung mulai pukul 10.00 Wita sampai sore jam 17.30 Wita, kecuali istirahat waktu shalat Dzuhur dan makan siang.
