KPPN Barabai: TKD terealisasi Rp4,50 triliun ke tiga daerah pada 2025

Barabai, HST (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Barabai, Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, mencatat kinerja penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisasi Rp4,50 triliun untuk tiga daerah sepanjang 2025, yakni Kabupaten HST, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin.

“Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tiga kabupaten tersebut mencapai 98,21 persen dari total pagu. Capaian tersebut menegaskan peran strategis APBN dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Kepala KPPN Barabai Djoko Julianto di Barabai, HST, Selasa.

Ia merinci realisasi TKD tersebut terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1,501 triliun atau 98,51 persen, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2,163 triliun atau 98,99 persen, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp94,09 miliar atau 98,66 persen, dan DAK Nonfisik sebesar Rp374,59 miliar atau 96,23 persen.

Selain itu, Dana Desa terealisasi sebesar Rp311,70 miliar atau 93,67 persen, serta Insentif Fiskal sebesar Rp58,82 miliar atau 100 persen.

Dari sisi wilayah kerja, Kabupaten HST mencatat tingkat penyaluran tertinggi sebesar 98,68 persen, disusul Hulu Sungai Selatan sebesar 98,42 persen dan Tapin sebesar 98,39 persen.

Pada bidang pendidikan, hingga akhir 2025 KPPN Barabai telah menyalurkan Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah secara triwulan kepada 23.202 penerima. Sejak Maret 2025, penyaluran tunjangan tersebut dilakukan secara langsung dari kas negara ke rekening guru penerima.

Sementara itu, Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) telah disalurkan kepada 3.243 sekolah dengan total penerima manfaat sebanyak 204.032 siswa, mencakup satuan pendidikan PAUD, Kelompok Bermain, TPA, TK, SD, SMP, hingga sekolah penyetaraan.

Di sektor pembiayaan usaha, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah kerja KPPN Barabai mencapai Rp698,98 miliar kepada 16.172 debitur. Kabupaten Tapin menjadi wilayah dengan penyaluran KUR tertinggi, disusul Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Selatan.

“Dari sisi penyalur, Bank Rakyat Indonesia menjadi penyalur KUR terbesar, diikuti Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia,” kata Djoko.

Selain KUR, pembiayaan non-bankable melalui program Ultra Mikro (UMi) juga menunjukkan kinerja positif dengan total penyaluran Rp14,01 miliar kepada 2.630 debitur. Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat sebagai wilayah dengan penyaluran tertinggi, disusul Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Tapin.

Untuk penyalur UMi, Djoko menyebut Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi penyalur terbesar, diikuti Bahana Artha Ventura (BAV) dan Koperasi Mitra Dhuafa (Komida).

Dengan capaian tersebut, KPPN Barabai terus memperkuat perannya sebagai treasurer, regional chief economist, dan financial advisor (TREFA) dalam mendukung pembangunan daerah.

“Ke depan, kami akan terus memperkuat koordinasi dan pendampingan dengan pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan guna memastikan penyaluran APBN berjalan tepat waktu, akuntabel, dan memberikan dampak inklusif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Djoko.