BI Meluncurkan Pusat Informasi Harga Pangan Nasional

Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Bank Indonesia Kalimantan Selatan meluncurkan aplikasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis untuk mendukung ketersediaan data pangan yang kredibel, akurat, terkini, dan komprehensif mulai tingkat produksi, pasokan, stok hingga harga di level konsumen.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan Harymurthy Gunawan di Banjarmasin, Kamis, mengatakan dalam kaitan upaya pengendalian inflasi pangan, keberhasilan kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya memerlukan inovasi dan terobosan kebijakan, namun juga harus didukung informasi tentang harga pangan.

Memenuhi kebutuhan informasi tersebut, kata dia, kini Bank Indonesia telah mengembangkan, sistem informasi pangan dan sistem koordinasi pengendalian harga pangan dalam skala nasional.

Sistem informasi tersebut, difasilitasi oleh Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang sekaligus berfungsi sebagai sistem koordinasi kebijakan pengendalian harga pangan yang disebut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional.

"PIHPS ini, dimaksudkan sebagai "rumah bagi data harga pangan daerah", dengan maksud sebagai alat monitoring harga, koordinasi kebijakan serta sebagai sarana untuk memperluas akses informasi harga bagi masyarakat luas," katanya.

Sistem ini, diluncurkan secara resmi oleh Gubernur BI bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Perdagangan di Jakarta, 12 Juni 2017.

Informasi dalam PIHPS Nasional, fokus pada 10 komoditi pangan bergejolak (volatile food) dengan 21 varian yang paling sering menjadi sumber tekanan inflasi.

Sepuluh komoditi tersebut memiliki bobot lebih dari 50 persen dari bobot volatile food. Artinya, jika kita berhasil mengendalikan inflasi 10 komoditi ini pada kisaran 4%-5%, maka inflasi volatile food kita akan cukup rendah, dan mendukung upaya pencapaiansasaran inflasi.

Saat ini, data PIHPS dikumpulkan dari survei langsung di 164 pasar tradisional, dari 82 kota sampel inflasi IHK yang mencakup 34 provinsi.

Pengambilan data dilakukan setiap hari kerja pada pukul 09.00-11.00 dengan menggunakan data capturing mobile application.

Hasil survey kemudian divalidasi di Bank Indonesia pada pukul 10.00 - 12.00, dan selanjutnya seluruh data akan dipublikasikan pada pukul. 13.00.

Upaya mendapatkan/mengakses data PIHPS, publik dapat membuka laman hargapangan.id atau dengan mengunduh aplikasi mobile versi android atau Ios.

Informasi PIHPS juga dapat dimanfaatkan untuk antara lain, untuk perumusan strategi kebijakan pembangunan kedaulatan pangan nasional, menjadi referensi bagi strategi pengembangan infrastruktur konektivitas antar daerah yang juga menjadi agenda prioritas Pemerintah sejak 2015.

Selain itu, di Bank Indonesia, data PIHPS telah dimanfaatkan secara kongkrit untuk membantu meningkatkan akurasi proyeksi inflasi di Bank Indonesia.