Banjarmasin (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) beraudiensi menemui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia (Sekjen Kemenkum Kalsel) Komjen Pol. Nico Afinta di Jakarta, guna memperkuat sinergi, serta memastikan kelancaran pelaksanaan program kerja strategis.
Berdasarkan keterangan tertulis di Banjarmasin, Sabtu, Pelaksana Tugas Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel Meidy Firmansyah memimpin kunjungan tersebut didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Anton Edward Wardhana, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Rustam Sakka.
Baca juga: Kemenkum Kalsel fasilitasi pembentukan Raperkada Koperasi Merah Putih
Nico Afinta menerima jajaran Kanwil Kemenkum Kalsel guna menyampaikan beberapa pokok bahasan penting, antara lain laporan hasil penerimaan kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI di Kalsel .
Kemudian, progres pembangunan lanjutan gedung baru Kanwil Kementerian Hukum Kalsel di Banjarbaru, serta permohonan petunjuk dan arahan terkait penggunaan Barang Milik Negara (BMN) terhadap sebagian tanah yang saat ini digunakan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan sebagai akses jalan.
Menindaklanjuti pertemuan tersebut, rombongan Kanwil Kalsel melanjutkan koordinasi ke Kepala Biro Barang Milik Negara. Pembahasan difokuskan pada percepatan proses tender pembangunan gedung lanjutan Kanwil yang telah masuk tahap pengajuan ke UKPBJ.
Selain itu, turut disampaikan penayangan video dokumentasi kondisi bangunan TA 2024 dan visualisasi tanah yang dimanfaatkan oleh Polda Kalsel. Arahan resmi mengenai status BMN tersebut akan disampaikan melalui surat dari Sekretariat Jenderal.
Baca juga: Kemenkum Kalsel sampaikan konten bermakna bagi masyarakat
Adapun terkait tanah hibah yang direncanakan untuk pembangunan Lembaga Pemasyarakatan akan diarahkan untuk diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai peruntukan.
Kegiatan koordinasi diakhiri dengan pertemuan bersama Kepala Biro Keuangan, yang membahas percepatan revisi anggaran untuk kelanjutan pembangunan gedung Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025.
Melalui rangkaian koordinasi ini, diharapkan seluruh proses pembangunan dan penataan aset Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dapat berjalan optimal dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca juga: Kemenkum Kalsel bahas peran strategis bersama DPRD HST
