"Kami menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembentukan peraturan," kata Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Kalsel Bahjatul Mardhiah di Banjarmasin, Senin.
Baca juga: Kemenkum Kalsel kaji Perda Perlindungan Lahan Pertanian Kabupaten Batola
Saat kegiatan pendalaman bersama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten HST di Banjarmasin, Bahjatul menyampaikan peran Kemenkum guna mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas.
Dijelaskan dia, kualitas suatu peraturan daerah sangat ditentukan oleh sinergi antar instansi sejak tahap perencanaan hingga harmonisasi.
Oleh karena itu, Kanwil Kemenkum hadir untuk memastikan agar setiap regulasi yang lahir tidak hanya sah secara formil, tetapi juga tepat guna dan tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.
Baca juga: Kemenkum berikan kemudahan layanan Apostille bagi mahasiswa Kandangan
Sesi dilanjutkan dengan tanya jawab interaktif yang menunjukkan besarnya perhatian peserta terhadap aspek hukum dalam pembangunan daerah.
Kegiatan ini turut diwarnai dengan arahan dari Bupati HST Samsul Rizal yang menggarisbawahi pentingnya penyusunan regulasi berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Samsul juga mengingatkan jajarannya di bagian hukum agar senantiasa berkoordinasi dengan Kemenkum dalam pembuatan regulasi sehingga melahirkan peraturan daerah berkualitas dan berpihak kepada masyarakat.
Baca juga: Kemenkum Kalsel perkaya wawasan mahasiswa UIN Antasari soal hukum
