Hulu Sungai Tengah, Kalsel (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan (Kalsel) mencatat realisasi dana transfer ke daerah (TKD) di lingkup wilayah kantor tersebut pada triwulan pertama 2025 tumbuh sebesar 5,72 persen dibanding triwulan satu periode 2024.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala KPPN Barabai Farilla Darmadi di Barabai, Jumat mengatakan, penyaluran TKD di wilayah ini meliputi tiga kabupaten, yakni Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, dan Tapin.
Baca juga: KPPN Barabai terbaik satu penyaluran Dana TKD 2024 di Kalsel
“Terealisasi sebesar Rp1,11 triliun atau 26,16 persen dari pagu, tumbuh 5,72 persen. Triwulan satu pada tahun lalu di angka Rp976,16 miliar,” ujarnya.
Farilla menyebutkan realisasi TKD ini didorong oleh peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) karena adanya perubahan penyaluran berdasarkan persentase tertentu setiap bulan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024.
Selain DBH, peningkatan realisasi TKD juga ditopang oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik dari penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) ASN daerah.
Dia merinci keseluruhan realisasi TKD triwulan satu tersebut, yakni DBH Rp395,29 miliar, DAK non-fisik Rp97,22 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp448,22 miliar, Dana Desa Rp170,09 miliar. Sedangkan untuk DAK Fisik dan Insentif Fiskal pada triwulan pertama belum ada penyaluran.
Baca juga: KPPN Barabai tuntas salurkan Dana Desa dan DAK Fisik 2024
Jika mengacu pada persentase masing-masing wilayah penyaluran, kata dia, realisasi TKD tertinggi berada di Hulu Sungai Tengah mencapai Rp354,29 miliar atau 28,69 persen, diikuti Hulu Sungai Selatan sebesar Rp359,22 miliar atau 25,81 persen, dan Tapin senilai Rp397,31 miliar atau 24,58 persen.
“Untuk DAK non-fisik TPG ASN daerah telah direalisasikan pada bulan Maret dengan total Rp35,13 miliar kepada 2.774 penerima,” ujar Farilla.
Dia menuturkan, realisasi itu di antaranya terdiri atas Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp11,19 miliar bagi 888 penerima, Hulu Sungai Selatan sebesar Rp12,65 miliar bagi 990 penerima, dan Tapin sebesar Rp11,29 miliar bagi 896 miliar.
“Kami berharap peningkatan penyaluran TKD ini dapat berkontribusi terhadap perekonomian dan pembangunan daerah pada tiga kabupaten tersebut. Hal ini untuk mempercepat kemanfaatan bagi masyarakat, terutama bagi guru ASN daerah yang telah menerima tunjangan profesi,” tutur Farilla.
Baca juga: Pemkab HSS raih penghargaan tercepat salurkan dana desa dan dana insentif fiskal
