Banjarmasin (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhammad Syaripuddin mengingatkan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) soal efisiensi anggaran, namun tidak mengabaikan program prioritas layanan publik.
"Saat ini proses efisiensi anggaran tengah berlangsung terhadap seluruh SKPD Pemprov Kalsel. Namun program prioritas layanan publik jangan kesampingkan," ujar Syarifuddin yang biasa disapa Bang Dhin di Banjarmasin, Kamis.
Baca juga: 1.013 tenaga honorer terancam kehilangan pekerjaan di Balangan
Ia menambahkan efisiensi anggaran tersebut menyusul Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tertanggal 23 Februari 2025 yang meminta kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota Seluruh Indonesia melakukan efisiensi pada sejumlah komponen belanja pada APBD Tahun Anggaran 2025.
Bang Dhin menuturkan pemerintah daerah diminta mengidentifikasi terhadap efisiensi belanja dengan memperhatikan berbagai aspek meliputi urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, serta sasaran manfaat untuk mendukung Asta Cita sebagai misi Pemerintah dan 17 program prioritas salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Kalsel yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) tersebut menyampaikan pelaksanaan efisiensi anggaran harus sebaik mungkin sesuai Surat Edaran Mendagri yang mengatur mekanisme.
Baca juga: Ketua DPRD Kalsel: Sekda jadi penggerak birokrasi
"Namun yang perlu dilakukan oleh Perangkat Daerah yakni melakukan efisiensi dengan cermat tanpa mengesampingkan program prioritas pelayanan publik," ujar Bang Dhin.
Menurut dia, efisiensi anggaran harus dicermati, misalkan penajaman rencana kerja dan memfokuskan anggaran untuk program prioritas atau kegiatan yang sifatnya pelayanan publik serta memiliki dampak langsung terhadap masyarakat agar layanan publik tetap berjalan secara optimal.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan total efisiensi atau penghematan belanja kementerian, lembaga dan pemerintah daerah sekitar Rp306 triliun.
Dari jumlah tersebut sekitar Rp100 triliun dikabarkan dialihkan untuk program MBG sehingga total pelaksanaan program itu mencapai Rp171 triliun.
Baca juga: DPRD Kalsel pertimbangkan bentuk tim Pertamax oplosan
