Sekdakot Banjarmasin Ikhsan Budiman yang mengikuti langsung peluncuran MCP 2025 tersebut secara daring dari Banjarmasin Command Center (BCC), Rabu, menyampaikan MCP bukan sekadar alat evaluasi, melainkan sebagai ajang refleksi sejauh mana pemerintah daerah telah menjalankan tata kelola yang profesional.
Baca juga: Pemkot-Kemenkum perkuat sinergi layanan kekayaan intelektual
"MCP ini sebenarnya alat kontrol terhadap indikator-indikator yang harus dilaksanakan oleh daerah. Ada delapan area utama yang menjadi fokus, seperti perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pelayanan publik. Dari situ, ada 11 indikator yang akan dievaluasi. Ini bukan hal baru bagi pemerintah daerah, karena sebagian besar sudah menjadi bagian dari rutinitas kami," ujar Ikhsan.
Dia menambahkan bahwa sistem ini bukan sekadar beban administratif, melainkan kesempatan bagi daerah untuk menunjukkan komitmen dalam pengelolaan pemerintahan yang lebih baik.
"Banyak yang menganggap MCP ini hanya laporan tahunan, padahal memiliki esensi lebih dari itu. Kita berbagi praktik baik dengan KPK dan daerah lain, sehingga bisa menjadi referensi dalam memperbaiki kebijakan ke depan," ungkapnya.
Menurut Ikhsan, MCP dapat menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah berkomitmen dalam mencegah praktik korupsi.
Baca juga: Pemkot Banjarmasin dan BWS tetapkan komitmen program NUFReP Sungai Veteran
"Ketika indikator MCP terpenuhi dengan baik, artinya pelayanan publik juga semakin transparan dan akuntabel. Misalnya, dalam pengadaan barang dan jasa, kalau sistemnya terbuka dan sesuai aturan, tentu potensi penyalahgunaan bisa ditekan," jelas Ikhsan.
Masyarakat diharapkan lebih aktif mengawasi dan memanfaatkan data yang tersedia. Sebab, hasil evaluasi MCP bukan hanya untuk pemerintah, tetapi juga menjadi bahan bagi masyarakat untuk mengajukan kritik dan saran terhadap kebijakan yang ada.
Keikutsertaan Kota Banjarmasin dalam MCP 2025 menegaskan komitmen pemerintah kota untuk terus memperbaiki sistem birokrasi yang lebih transparan.
Namun, Ikhsan mengingatkan, keberhasilan MCP tidak hanya bergantung pada pemenuhan indikator, tetapi juga pada keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat.
"Pemerintah daerah akan terus menjalankan tugas sesuai regulasi, tapi pengawasan dari masyarakat juga penting. Jangan hanya melihat skor MCP, tetapi juga ikut mengawasi implementasinya di lapangan," katanya.
Baca juga: Wali Kota Banjarmasin ingin menemui Menteri LH bahas TPAS Basirih
