Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan meningkatkan pengawasan pelaksanaan program penanganan dan pencegahan stunting pada 2025.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Machli Riyadi di Banjarmasin, Selasa, menyampaikan selama ini persoalan utama dalam penanganan stunting berupa lemahnya sistem pengawasan dan sinergi antar-instansi dalam pelaksanaan program.
Baca juga: DPRD Banjarmasin setuju rancangan APBD-P 2025 jadi Rp2,4 triliun
"Kita tidak ingin hanya bergerak di atas kertas. Penguatan pengawasan akan jadi prioritas tahun ini. Karena kalau pengawasannya lemah, maka akurasi data dan intervensi lapangan juga akan keliru," ucapnya.
Sebagaimana upaya untuk menguatkan pengawasan ini, ucap dia, Pemkot Banjarmasin bergerak cepat dengan memperkuat kapasitas seluruh unsur di lini terdepan, dari camat, lurah hingga petugas puskesmas.
Ia menjelaskan kapasitas sumber daya manusia Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP2S) Kota Banjarmasin harus ditingkatkan dan dikuatkan sebagai pengawas dan pelaksanaan program yang terjun langsung ke lapangan.
Pemkot Banjarmasin memberikan pelatihan terhadap TP2S tersebut dari 1-2 Juli 2025 agar gerakan pelaksanaan program penanganan stunting lebih optimal.
Dia menekankan penanganan stunting memerlukan strategi nyata, sinergi, serta pemahaman regulasi yang terus berkembang.
Baca juga: DPRD Banjarmasin tetapkan Perda pertanggungjawaban APBD 2024
"Saya mewakili Wali Kota dan Ibu Ketua TP PKK untuk memastikan bahwa seluruh pelaksana percepatan penanganan stunting di Banjarmasin mendapatkan penguatan kapasitas yang konkret. Ini bukan hanya soal menurunkan angka, tapi soal menyelamatkan generasi penerus bangsa,” ujarnya.
Menurut dia, penguatan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga faktor pengawasan.
Berbagai program yang dilaksanakan untuk menurunkan angka stunting di Kota Banjarmasin, dengan hasil angka stunting di Kota Banjarmasin masih lebih dari 20 persen atau sekitar 1.200 anak pada 2024, di antaranya pemberian makanan bergizi dan gratis secara rutin ke anak-anak yang terdeteksi stunting atau kurang asupan gizi.
Selain itu, Pemkot Banjarmasin menggandeng orang yang berpunya atau pejabat negara untuk menjadi bapak asuh atau ibu asuh untuk anak-anak stunting.
Selain itu, banyak aksi yang dilakukan secara konvergensi dengan berbagai kalangan, lembaga, organisasi dan lainnya untuk percepatan penurunan stunting di Kota Banjarmasin.
Baca juga: Banjarmasin canangkan gerakan ayah teladan
