Banjarmasin (ANTARA) - Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Selatan melatih sejumlah petugas yang akan melakukan validasi pembaharuan data jumlah fakir miskin pada 2025.
Pelaksana Tugas Kepala Dinsos Kalsel Gusti Yanuar Noor Rifai dikonfirmasi di Banjarmasin, Senin, mengatakan 60 orang terlibat pelatihan Petugas Pemutakhiran Data Fakir Miskin Tahun 2025.
Baca juga: Dinsos Banjarbaru optimalkan layanan data dan pengaduan PPKS
"Sebanyak 60 orang peserta yang terdiri dari supervisior data, petugas data, petugas pemutakhiran, dan Dinsos Provinsi Kalsel," kata dia.
Ia menekankan bahwa penting bagi petugas untuk memutakhirkan data fakir miskin sebagai landasan utama penyusunan kebijakan sosial yang tepat sasaran.
Dia mengatakan akurasi dan data terkini menjadi kunci utama memastikan bantuan sosial tepat sasaran diterima masyarakat yang membutuhkan.
"Melalui bimtek ini, kami ingin memastikan para petugas di lapangan memiliki pemahaman yang kuat terkait proses pendataan," ucapnya.
Rifai menyebutkan penggunaan dua pangkalan data, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akan berubah menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) milik Kementerian Sosial dan Data Terpadu Sosial Banua (Datu Soban) di Dinsos Kalsel untuk saling melengkapi satu sama lain.
Selain itu, pengelolaan Datu Soban sudah sesuai dengan Permensos Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial serta berlandaskan Permensos Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
Baca juga: Dinas Sosial Banjarbaru buka dapur umum salurkan makanan untuk korban banjir
Ia mengharapkan, Datu Soban terus dapat menyediakan kebutuhan data kesejahteraan sosial yang membantu bagi instansi lainnya dan sebagai standar pelayanan minimum (SPM) bagi proses penyaluran bantuan dan atensi sosial di lingkungan Pemprov Kalsel serta informasi umum bagi masyarakat maupun akademisi.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kalsel Gusnanda Effendi mengatakan pemutakhiran data fakir miskin yang akurat akan mempercepat proses penyaluran bantuan sosial.
"Kami berharap para petugas yang telah mengikuti bimtek ini dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat secara maksimal, sehingga data yang dihimpun mencerminkan kondisi riil di masyarakat," ucap dia.
Dinsos Provinsi Kalsel berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan.
Selain bimtek, Dinsos Provinsi Kalsel berencana mengawasi dan mengevaluasi berkala untuk memastikan kualitas data tetap terjaga.
"Upaya ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan,” ujar Gusnanda.
Baca juga: Warga terdampak banjir di Kalumpang terima bantuan dari Pemprov Kalsel