Kotabaru, Kalsel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotabaru, komitmen memperkuat komunikasi publik di era digital serta mendorong sinergi pengelolaan isu, salah satunya mengikuti Public Communication Summit 2026 yang diinisiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kotabaru Gusti Abdul Wakhid, mengatakan, Pemkab Kotabaru menyatakan ikut berkomitmen dan mendukung penuh upaya penguatan komunikasi publik serta sinergi pengelolaan isu di era digital.
"Kami siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalsel dan seluruh kabupaten/kota lainnya. Dengan tujuan memastikan komunikasi pemerintah berpihak pada masyarakat, melindungi reputasi institusi, dan mendukung terwujudnya Kotabaru yang maju serta berdaya saing,” katanya di Kotabaru, Rabu.
Dia menjelaskan, Pemkab Kotabaru akan memperkuat koordinasi antara OPD, Diskominfo, dan stakeholder untuk merespons isu strategis dengan cepat, transparan, dan berbasis data.
Kepala Diskominfo Kalsel H Muhammad Muslim, mengatakan, forum ini menjadi pijakan untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, termasuk peraturan terkait.
“Ini juga berkaitan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 Nomor 4 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika,” ujarnya.
Dia mengatakan, diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai strategi komunikasi publik di era digital. Sebagaimana kita ketahui, arus informasi dan isu sangat deras. Yang paling masif saat ini justru berkembang di media sosial.
Ia menambahkan, pemahaman strategi komunikasi yang tepat menjadi penting untuk menghadapi berbagai persoalan terkait komunikasi publik.
“Mudah-mudahan forum ini bisa menjawab bagaimana menyusun strategi penting dalam menghadapi persoalan-persoalan komunikasi,” lanjutnya.
Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel H. Subhan Nor Yaumil, mengapresiasi narasumber dan penyelenggara Public Communication Summit 2026
“Kegiatan ini penting untuk membangun kesamaan persepsi di antara para pemangku kepentingan, baik di lingkup pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, terhadap pengelolaan komunikasi publik di era digital,” katanya.
Ditambahkan, saat ini kita membutuhkan pemahaman, koordinasi, dan sinergi untuk mengawal kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi media sosial.
"Kitalah yang harus memetakan arah terlebih dahulu agar dapat menyampaikan kebijakan melalui ruang dialog terbuka di dunia maya dengan baik dan efektif,” tambahnya.
Ia menegaskan, pengelolaan komunikasi publik telah menjadi bagian dari strategi pengelolaan isu dan reputasi institusi. “Pengelolaan yang baik dapat memengaruhi reputasi institusi dan meningkatkan kepercayaan publik. Padahal kepercayaan publik adalah instrumen penting dalam keberhasilan kebijakan pemerintah,” lanjutnya.
Melalui summit ini, peserta diharapkan mampu menyamakan persepsi dalam menghadapi dinamika informasi digital, mempercepat respons terhadap isu strategis, serta membangun strategi komunikasi terintegrasi untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Pewarta: Ahmad Nurahsin QEditor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
