Anggota Komisi I DPRD Tapin Ihwanudin Husin Kasah mengatakan akan mencoba mencari solusi agar tenaga non ASN tetap dapat bekerja mendukung layanan publik, terutama sektor yang membutuhkan banyak personel.
Baca juga: DPRD Tapin sumbang dana untuk relawan layani jamaah Haul Sekumpul
"Setelah koordinasi dengan Ketua DPRD kami sepakat untuk melakukan konsultasi bersama SKPD terkait, langsung dengan kementerian dan lembaga terkait sebab masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya di tingkat kabupaten atau provinsi, Keputusan ada di pemerintah pusat,” ujar Ihwanudin di Rantau, Kabupaten Tapin, Rabu.
Ihwanudin menyebutkan DPRD Tapin mendorong adanya penambahan tenaga non ASN, mengingat rasio jumlah pegawai dengan jumlah penduduk masih belum ideal.
“Pelayanan publik tidak bisa hanya ditangani oleh ASN dengan jumlah pegawai yang ada saat ini, jelas masih kurang,” katanya.
Dia juga menambahkan beberapa SKPD yang membutuhkan tambahan personel, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang memiliki tugas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Mengenai mekanisme rekrutmen, ucap Ihwanudin, DPRD menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah daerah.
“Apakah penerimaan dilakukan secara terbuka atau tertutup, itu tergantung aturan yang ditetapkan, tetapi harus ada regulasi yang jelas,” ucap Ihwanudin.
Baca juga: Pemkab-DPRD Tapin sepakati Raperda Perubahan APBD 2024
Melalui langkah ini, DPRD Tapin berharap keberadaan tenaga non ASN tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditambah sesuai kebutuhan untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tapin Gusti Ridha Wardhana mengatakan bahwa tenaga non ASN di lingkungan Pemkab Tapin saat ini terbagi dalam dua kategori, yakni pegawai yang telah masuk dalam database dan mereka yang masih di luar database.
“Bagi pegawai yang masuk dalam database dan lulus seleksi, mereka akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu serta mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK,” ujarnya.
Gusti menambahkan bagi pegawai yang belum masuk dalam database, masih diperlukan kajian lebih lanjut agar tetap dapat bekerja.
“Hasil konsultasi dengan DPRD Tapin menunjukkan harapan agar mereka yang tidak masuk dalam database tidak serta-merta diberhentikan, namun kepastian nasib mereka masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat,” kata Gusti.
Pemerintah Kabupaten Tapin bersama DPRD, kata Gusti, terus mengupayakan solusi agar tenaga non ASN, terutama yang belum masuk dalam database, tetap memiliki peluang bekerja.
Baca juga: Sekda Tapin ajak pimpinan baru DPRD solid bangun daerah
