Golkar Tapin dukung pilkada dipilih DPRD tekan politik uang

Rantau (ANTARA) - DPD Partai Golkar Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, menyatakan dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD dengan alasan efisiensi biaya politik dan pengendalian praktik politik uang.

Sekretaris DPD Golkar Tapin Agus Sadin mengatakan, sikap dukungan tersebut sejalan dengan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang sebelumnya menyatakan dukungan serupa.

Baca juga: H. Sa'ban Effendi terpilih secara aklamasi pimpin DPD Golkar HST 2025-2030

“Pilkada langsung di lapangan kerap diwarnai politik uang, biaya politik sangat tinggi dan tekanan tidak hanya datang dari tim atau calon tetapi juga permintaan pemilih,” kata Agus saat dihubungi di Rantau, Kabupaten Tapin, Kamis.

Menurut Agus, Pilkada langsung selama ini justru menimbulkan persoalan serius, terutama tingginya biaya politik dan praktik transaksional.

"pemaknaan kedaulatan rakyat tidak semestinya dibatasi pada pemilihan secara langsung," ungkapnya.

DPRD, kata dia, merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu sehingga pemilihan kepala daerah oleh DPRD tetap memiliki legitimasi demokratis.

Agus menjelaskan, Golkar Tapin memandang skema Pilkada melalui DPRD sebagai alternatif guna menekan biaya politik sekaligus meminimalkan transaksi politik yang berpotensi merusak kualitas demokrasi.

“Ini adalah opsi pilihan sistem yang lebih efisien,” ujarnya.

Menanggapi kekhawatiran publik soal potensi pergeseran politik uang ke DPRD, Agus menyebutkan, perlunya integritas dan pengawasan ketat pada setiap sistem.

Baca juga: Kasus pemalsuan dokumen Ketua DPD Golkar Kalsel dihentikan

“Sistem apa pun membutuhkan komitmen moral. Integritas tetap kunci,” katanya menambahkan.

Terkait kesiapan partai, ucap Agus, Golkar Tapin dipastikan siap mengikuti sistem pemilihan apa pun yang disepakati secara nasional.

Agus Sadin berharap, perumusan sistem pemilu ke depan lebih matang dan sesuai dengan kultur politik Indonesia agar demokrasi tidak tereduksi menjadi ajang transaksi ekonomi.