Rantau (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapin menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 berfokus pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Tapin H. Yamani menyatakan, arah kebijakan pembangunan 2026 mengusung tema “Penguatan SDM yang Unggul Berlandaskan Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan.”
Baca juga: DPRD soroti Bendungan Tapin belum beri manfaatkan bagi masyarakat
“Dengan sinergi antara penguatan SDM, kelembagaan, dan infrastruktur berkelanjutan, Tapin diharapkan mampu menciptakan generasi berdaya saing dan berkontribusi bagi kemajuan daerah,” ujar Bupati Yamani di Rantau, Kabupaten Tapin, Selasa.
Ia menyebutkan fokus pembangunan daerah mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif terhadap teknologi, pemerataan layanan dasar kesehatan, serta pengentasan kemiskinan menuju masyarakat yang hidup layak.
Selain itu, kata dia, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan peran perusahaan daerah dalam mendukung UMKM lokal.
"Selain itu pembangunan infrastruktur publik berbasis tata ruang, serta reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik dan keberlanjutan lingkungan," ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tapin Achmad Riduan Syah menegaskan bahwa kesepakatan KUA-PPAS merupakan langkah strategis dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang berorientasi pada transparansi dan keberpihakan terhadap masyarakat.
“Kesepakatan ini bukan sekadar formalitas anggaran, tetapi komitmen bersama agar setiap rupiah yang dibelanjakan berdampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, pembahasan KUA-PPAS dilakukan melalui serangkaian rapat antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada 13 dan 16 Oktober 2025.
"Dengan hasil kesepakatan untuk memperkuat layanan publik, membangun infrastruktur dasar, dan mengembangkan sektor produktif daerah," ucapnya.
Baca juga: Pemkab dan DPRD Tapin sepakati KUPA-PPAS perubahan 2025
Riduan menyebutkan, Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS ini menjadi landasan awal penyusunan Rancangan APBD 2026 yang akan dibahas lebih lanjut, dengan harapan melahirkan kebijakan anggaran yang efektif, berkeadilan, dan berpihak kepada masyarakat Tapin.
