Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi pencanangan zona integritas di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Banjarmasin, yakni mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
"Kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik, termasuk peradilan, merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Agus Dyan Nur saat hadir mewakili Gubernur Kalsel di Kantor PT TUN Banjarmasin di Banjarbaru, Selasa.
Baca juga: Kalsel-Bali jalin kerja sama bidang pariwisata
Menurut dia, penandatanganan piagam deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas oleh Kepala PT TUN Banjarmasin akan menjadi contoh dan penggerak perubahan di Kalsel.
"Mari kita jadikan semangat anti-korupsi dan pelayanan prima sebagai budaya kerja yang melekat di setiap lini," ujar Agus.
Wakil Ketua PT TUN Banjarmasin, Wenceslaus mengucapkan terimakasih kepada seluruh unsur Forkopimda yang telah menghadiri dan menyaksikan deklarasi pencanangan zona integritas.
Dia menyebut, momen ini merupakan langkah bersejarah dan awal baru dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat Kalimantan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, PT TUN Banjarmasin secara resmi mulai beroperasi sejak 5 Desember 2022.
Baca juga: Pemprov Kalsel asesmen calon pejabat tinggi
Sebagai salah satu lembaga peradilan tata usaha negara di Indonesia, PT TUN Banjarmasin berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang bersih, efisien dan terpercaya, sesuai dengan visi dan misinya.
Saat ini, di seluruh Pulau Kalimantan terdapat empat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yakni di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
Keberadaan PT TUN Banjarmasin tidak hanya menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kalsel, tetapi juga menjadi simbol penguatan sistem peradilan tata usaha negara di wilayah Kalimantan secara keseluruhan.
"Dengan berdirinya PT TUN Banjarmasin, kami berharap masyarakat semakin mudah mengakses keadilan. Kami berkomitmen untuk menjadi lembaga peradilan yang profesional dan menjadi teladan dalam tata kelola pemerintahan yang baik," demikian kata Wenceslaus.
Baca juga: Banggar DPRD Kalsel pelajari strategi optimalkan PAD DKI Jakarta
