Kandangan (ANTARA) - Gabungan Komisi DPRD Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan (Kalsel) melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 bersama Pemkab HSS, dan menyepakati APBD senilai Rp1,9 triliun lebih.
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD HSS Muhammad Kusasi yang didampingi Wakil Ketua I DPRD HSS Husnan, di aula rapat gedung DPRD HSS setempat, Kandangan.
"Rapat yang kita laksanakan hari ini merupakan lanjutan pembahasan gabungan Komisi DPRD dengan Pemkab HSS, karena ada yang belum selesai dibahas," kata Kusasi dalam keterangan, Kamis.
Pihaknya bersyukur dari hasil rapat gabungan komisi ini telah disepakati APBD 2025 nanti senilai Rp1.973.648.428.941,-, dan direncanakan akan ditetapkan besok, Jumat (29/11).
Baca juga: Banmus DPRD HSS rapat bahas program kerja Desember 2024
Penetapana ini berdasarkan peraturan APBD 2025, yang mengatur harus ditetapkannya raperda tersebut sebulan sebelum pelaksanaannya.
"Karena di undang-undang harus sebulan sudah selesai, sebelum masa pelaksanaan,” katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) HSS Muhammad Noor turut bersyukur dari rapat gabungan dengan DPRD Kabupaten HSS sudah disepakati raperda APBD 2025.
“Alhamdulillah sudah disepakati Raperda APBD 2025 sekitar Rp 1,9 triliun lebih,” ujarnya.
Dijelaskan dia, fokus APBD 2025 untuk membangun infrastruktur, pertanian mendukung program ketahanan pangan dari pemerintah pusat sampai program makan bergizi dari presiden.
Begitupun dengan disepakatinya raperda tersebut untuk nantinya menjadi perda, sekda berharap bisa memenuhi aspirasi dari DPRD dan masyarakat Kabupaten HSS.
Baca juga: DPRD HSS rapat paripurna tetapkan propemperda tahun 2025
Adapun APBD 2025 dirancang mendukung berbagai program strategis pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Alokasi anggaran akan difokuskan pada beberapa sektor prioritas, antara lain infrastruktur dengan peningkatan dan pembangunan sarana, serta prasarana mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi.
Kemudian, di bidang Pertanian dalam upaya mendukung petani lokal, dengan program yang dapat meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan mereka.
Selanjutnya, program makan bergizi sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya asupan gizi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
