Banjarmasin (ANTARA) - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan memetakan 22 indikator potensi tempat pemungutan suara (TPS) rawan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin Fachrizanoor di Banjarmasin, Rabu, mengatakan pemetaan telah dilakukan sejak 10-15 November 2024 untuk mengantisipasi lebih awal gangguan pada pesta demokrasi tersebut.
Menurut dia, dari 22 indikator potensi TPS rawan jelang pemungutan suara pada 27 November 2024, terdapat tujuh indikator TPS rawan yang paling banyak.
Sementara itu, lanjut dia, enam indikator TPS rawan yang banyak terjadi dan sembilan indikator TPS rawan yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.
Disampaikan Fachrizanoor, pada Pilkada serentak 2024, yakni pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel di Kota Banjarmasin terdapat 965 TPS di lima kecamatan pada 52 kelurahan.
Menurut dia, untuk tujuh indikator potensi TPS rawan yang paling banyak terjadi, yakni pertama sebanyak 225 TPS memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian di TPS atau maksimal H-1 pada saat pemilihan.
Kemudian yang kedua, sebanyak 141 TPS terdapat pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah tidak memenuhi syarat, ketiga sebanyak 105 TPS memiliki riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada 2019, keempat sebanyak 75 TPS yang terdapat Pemilih Tambahan (DPTb), kelima sebanyak 46 TPS di wilayah rawan bencana diantaranya banjir.
"Keenam sebanyak 41 memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pada saat pemilihan dan ketujuh sebanyak 40 TPS yang terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempat bertugas," ujarnya.
Sedangkan enam indikator Potensi TPS rawan yang banyak terjadi, ungkap Fachrizanoor, pertama sebanyak 33 TPS terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye dan masa tenang di sekitar TPS.
Kemudian yang kedua sebanyak 26 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS, ketiga sebanyak 23 TPS memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilu, keempat sebanyak 15 TPS yang terdapat potensi Daftar Pemilih Khusus (DPK).
Selanjutnya, sebanyak 12 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih dan keenam sebanyak 10 TPS dekat wilayah kerja.
Sedangkan sembilan indikator potensi TPS rawan yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi, kata Fachrizanoor, pertama sebanyak delapan TPS yang berada di dekat posko/rumah tim kampanye, kedua sebanyak delapan 8 TPS sulit dijangkau, ketiga sebanyak tujuh TPS yang memiliki riwayat kerusakan logistik/kelengkapan pemungutan suara pada pemilu lalu.
Kemudian keempat sebanyak tujuh TPS di lokasi khusus, kelima sebanyak enam TPS yang terdapat anggota KPPS yang berkampanye untuk peserta Pemilu, keenam sebanyak enam TPS yang terdapat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu SARA, ketujuh sebanyak empat TPS yang terdapat kendala jaringan internet.
"Kedelapan sebanyak empat TPS terdapat kendala aliran listrik dan kesembilan sebanyak empat TPS yang ASN, TNI/Polri," ujarnya.
Menurut Fachrizanoor adanya peta kerawanan ini, pihaknya pun melakukan langkah pengawasan yang intensif dengan berkoordinasi lembaga-lembaga terkait suksesnya Pilkada serentak 2024 ini.
"Kami harap juga seluruh lapisan masyarakat untuk bisa mengawasi di lapangan, sehingga gangguan-gangguan yang merusak demokrasi bisa diantisipasi," demikian katanya.
Baca juga: Bawaslu Banjarmasin kuatkan pengawasan tahapan pencalonan Pilkada 2024
