Banjarmasin (ANTARA) - Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan (BP2JK Kalsel) menggelar forum konsultasi publik review standar pelayanan tahun anggaran 2024 dengan mengundang diskusi unsur terkait baik internal para PPK jajaran Kementerian Pekerjaan Umum maupun eksternal seperti ahli dan praktisi, organisasi masyarakat sipil hingga media massa.
"Ada lebih dari 70 peserta hadir secara langsung dan 31 orang mengikuti secara daring guna memberikan masukan untuk peningkatan pelayanan publik yang kami laksanakan," kata Kepala BP2JK Kalsel Decki Rahadian Firdiansyah di Banjarmasin, Kamis.
Decki menyebut konsultasi publik penting untuk terus berbenah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.
Sejumlah masukan dan kritik pun ditampung untuk ditindaklanjuti BP2JK Kalsel demi perbaikan kedepan selaku unit kerja yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa seluruh pekerjaan di Kementerian PU.
Di antaranya terkait e-katalog yang dilaksanakan pejabat pembuat komitmen (PPK) agar tidak serta merta memilih penyedia seenaknya tetapi mengikuti kaidah mini kompetisi yang ditentukan.
Kemudian terkait aturan pengadaan barang/jasa pemerintah agar memberikan informasi baik dan jelas kepada seluruh calon penyedia dalam tahap pemilihan penyediaan, sehingga di setiap dokumen yang disampaikan bisa menawar secara transparan agar tidak ada satu penyedia diuntungkan secara sepihak.
Selanjutnya sistem manajemen bangunan gedung terkait perizinannya segera disampaikan BP2JK Kalsel ke kementerian di pusat bahwa ada beberapa syaratnya perlu ditinjau kembali.
"Kami berterima kasih atas semua masukan dalam diskusi ini guna membantu kami mencapai pelayanan publik prima," ucap Decki yang telah membentuk Pokja penguatan kualitas pelayanan publik dan tim fungsi kepatuhan anti penyuapan.
Forum konsultasi publik yang dilaksanakan di Aula Balai Teknik Rawa itu dibuka secara daring oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Indro Pantja Pramodo.
Dia menegaskan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan jajaran tidak bisa bekerja sendiri namun harus melibatkan pemangku kepentingan lain.
Oleh karena itu, keberhasilan pelayanan publik menurut dia membutuhkan sinergitas dan kerja sama yang baik dari semua pihak.
"Saya percaya Pak Decki bisa melaksanakan hal yang sama seperti beliau lakukan sewaktu bertugas di Jakarta kemarin, lantaran sudah terbukti dapat mewujudkan pelayanan publik prima," ujarnya.
Adapun sejumlah pemateri yang hadir secara daring di antaranya paparan dari Subdit Advokasi dan Fasilitasi Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi berjudul Implementasi dan strategi peningkatan pemahaman dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) pengadaan barang atau jasa.
Kemudian dari tim Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memaparkan kebijakan umum pelayanan publik serta tim internal BP2JK Kalsel berkaitan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di lingkungan BP2JK Kalsel.
