Bawaslu Kalsel galang tokoh agama kawal Pilkada cegah politisasi SARA

Ketua Bawaslu Kalsel Aries Mardiono bersama para tokoh agama yang tergabung dalam FKUB Kalsel dan MUI Kalsel saat sosialisasi pengawasan pemilihan partisipatif di Banjarmasin, Kamis (10/10/2024). (ANTARA/Firman)

Banjarmasin (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum(Bawaslu) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggalang komitmen para tokoh agama untuk membantu mengawal pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 tanpa politisasi SARA dan politik identitas.

"Peran tokoh agama lintas iman ini sangatlah diharapkan membentengi masyarakat dari kerawanan politisasi SARA dan politik identitas," kata Ketua Bawaslu Kalsel Aries Mardiono di Banjarmasin, Kamis.

Baca juga: 59 wartawan media gathering bersama Bawaslu Kalsel Kawal Pilkada 2024

Saat sosialisasi pengawasan pemilihan partisipatif dengan tema "Peran MUI dan FKUB sebagai pilar utama yang mengelola harmoni kehidupan beragama dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran politisasi SARA dan hoaks, politisasi identitas, ujaran kebencian dan politik uang", Aries menyampaikan perlunya strategi menangkal segala kerawanan pada pilkada tersebut.

Dia berharap dalam diskusi itu para tokoh agama dapat memunculkan gagasan mewujudkan pemilihan damai dan berkualitas tanpa adanya politisasi SARA dan politik identitas.

Aries menyebut Bawaslu Kalsel mengedepankan konteks pencegahan dalam menanggulangi politisasi SARA dan politik identitas yang dikhawatirkan meningkat di masa tahapan kampanye saat ini.

Baca juga: Satgas Humas Polda Kalsel kolaborasi Bawaslu kawal Pilkada 2024

Kepada tim pasangan calon termasuk relawan diingatkan agar tidak menggunakan narasi-narasi yang bisa memunculkan perpecahan di masyarakat.

"Jadi kami mengingatkan dan memberikan teguran karena ini termasuk kategori pelanggaran," tegasnya.

Sementara Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalsel M. Ilham Masykuri Hamdie menyatakan upaya menjaga kerukunan umat selama pilkada memang menjadi atensi pihaknya.

"Sinergi dengan Bawaslu tentu penting untuk sama-sama mengedepankan pencegahan melalui edukasi ke masyarakat agar tidak terjadi politisasi agama dan posisi kita jelas tidak terlibat dengan politik praktis," katanya.

Baca juga: Lembaga Studi: Potensi kecurangan Pillkada di Kalsel saat rekapitulasi PPK