Banjarmasin (ANTARA) - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banjarmasin menggandeng Perum LKBN ANTARA Biro Kalimantan Selatan (Kalsel) pada kegiatan Forum Social Media Response Team (SMRT) guna mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) se-Kalsel.
“Forum SMRT untuk memberikan wawasan kepada lingkungan transportasi perhubungan laut se-Kalsel yang berkaitan dengan kehumasan, pengelolaan sosial media, agar tersaji berita transparan dan akurat yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Kabag Tata Usaha KSOP Kelas I Banjarmasin Slamet Budi Hartono pada kegiatan Forum SMRT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub se-Kalsel di Banjarmasin, Selasa.
Baca juga: KSOP Banjarmasin gelar pelatihan damkar-diving bagi awak kapal negara
KSOP Banjarmasin mengundang tiga narasumber di antaranya, yakni Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Kalimantan Selatan Taufik Ridwan Sodikin, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Sekretaris Jenderal Kemenhub Budi Rahardjo, dan Kepala Bagian Organisasi dan Humas Ditjen Hubla Kemenhub Hary Bowo S Putro.
“Forum ini dilaksanakan sebagai upaya mempererat koordinasi, melibatkan Forum SMRT se-Kalsel yang terdiri atas KSOP Banjarmasin, KSOP Batulicin, KSOP Kintap, KSOP Satui, dan Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin,” ujar Budi.
Dia menjelaskan, Kemenhub menugaskan UPT Ditjen Hubla se-Indonesia untuk menyebarluaskan pemberitaan positif melalui media sosial lembaga serta dukungan media massa. Karena media sangat berpengaruh untuk memberikan informasi bagi masyarakat.
Baca juga: KSOP Banjarmasin bagikan 1.600 kantong daging kurban ke masyarakat
Selain itu, kata dia, Forum SMRT melibatkan asosiasi dan perusahaan pelayaran, mulai dari Pelindo, Bea dan Cukai, Kesehatan Pelabuhan, Karantina, termasuk perusahaan kapal swasta di wilayah Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
Budi berharap dengan melibatkan media massa untuk memperkuat wawasan internal Ditjen Hubla Kemenhub se-Kalsel, ke depan tersaji informasi yang positif dan bermanfaat untuk kemajuan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Kalimantan Selatan Taufik Ridwan Sodikin mengatakan dalam mengatasi pemberitaan yang negatif, Ditjen Hubla di Kalsel perlu mempertimbangkan beberapa hal, yakni membangun jejaring dengan media dan pemangku kebijakan yang memiliki pengaruh.
Kemudian, memberikan klarifikasi kepada media sesuai dengan kebutuhan organisasi, menyiapkan data lengkap untuk dipublikasikan terkait kebijakan dan pelayanan masyarakat, serta menjadwalkan pertemuan secara rutin bersama pemangku kebijakan dan media.
Baca juga: Pelabuhan Banjarmasin layani 45.918 penumpang pada arus mudik-balik Lebaran
Menurut Taufik, empat hal ini memiliki peran positif untuk mencegah persepsi liar terhadap kelembagaan jika sewaktu-waktu dihadapkan pada permasalahan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik.
Dia menjelaskan kolaborasi antara lembaga dengan media bukan berarti untuk menutup informasi kebobrokan suatu lembaga, tetapi untuk mencegah agar persepsi negatif tidak semakin liar sehingga masyarakat dapat memperoleh pemberitaan yang berimbang dan positif.
“Pemberitaan haruslah memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena berita selalu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat untuk menambah informasi, wawasan, serta untuk mengetahui peristiwa atau isu yang aktual,” ujar Taufik.
