Banjarbaru (ANTARA) - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) R.B. Agus Widjayanto menekankan seluruh satuan kerja (Satker) membangun Zona Integritas untuk mewujudkan visi kementerian berkelas dunia.
Agus menyampaikan itu saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Tasikmalaya.
Baca juga: Kementerian ATR akselerasi pendaftaran 3,2 juta hektare tanah ulayat
“Dimulai 2024 ini, kita membangun dengan kesadaran yang sama, persepsi yang sama, membangun kantor menjadi tertib administrasi, membangun integritas, komitmen, saya ingin kita bangun Zona Integritas ini dalam rangka membangun kantor dengan standar yang sama, yang berkelas dunia,” ujar R.B. Agus Widjayanto seperti dirilis Kanwil BPN Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Kamis.
Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah, agar pimpinan dan jajaran memiliki komitmen untuk mewujudkan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM) melalui Reformasi Birokrasi.
Dalam hal ini, Zona Integritas merupakan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Bagaimana kegiatan-kegiatan terutama program strategis nasional bisa tercapai sesuai target, tidak ada kebocoran, sehingga antara anggaran dan target itu tercapai, tapi juga kualitasnya baik. Saya senang dengan evaluasi-evaluasi yang dilakukan oleh Kanwil, semoga dengan itu targetnya tercapai dan tidak menimbulkan permasalahan,” ungkap Irjen Kementerian ATR/BPN.
Baca juga: Kementerian ATR/BPN terima aset negara dari rampasan KPK senilai Rp4,7 miliar
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar melaporkan saat ini Satker di bawahnya telah melaksanakan berbagai peningkatan kualitas pelayanan pertanahan yang juga merupakan salah satu upaya membangun Zona Integritas. Salah satunya, yakni dengan mengimplementasikan layanan Sertipikat Tanah Elektronik.
“Alhamdulillah Bapak, 17 Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat baru kami _launching_ implementasi Sertipikat Tanah Elektronik.
Sebelumnya, 11 Kantor Pertanahan yang sudah lebih dahulu, sehingga Jawa Barat seluruhnya sudah lengkap menjalankan layanan untuk Sertipikat Tanah Elektronik,” ungkap Yuniar Hikmat Ginanjar.
Sebagai informasi, peresmian implementasi Sertipikat Tanah Elektronik untuk 17 Kantor Pertanahan Jawa Barat dilakukan pada Senin (22/07/2024) yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana secara daring.
Adapun Rakerda yang berlangsung pada 22 s.d. 24 Juli 2024 ini dihadiri oleh jajaran Pejabat Fungsional Madya beserta jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Jawa Barat.
Baca juga: Kementerian ATR/BPN inventarisasi lebih dari 500 perizinan perusahaan sawit
