Banjarbaru (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat penghargaan Anugerah One Map Policy for Better Governance dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Alhamdulillah, sampai akhir bulan Juni lalu, ke-18 IGT telah sampai di tahap integrasi, artinya telah mencapai target. Tetapi, secara kuantitatif, masing-masing tema IGT itu masih belum sempurna. Karena itu, kami akan terus menyempurnakannya, hingga akhir tahun 2024," ungkap Menteri AHY.
Penghargaan diterima langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada acara One Map Policy Summit 2024 yang dilaksanakan di St. Regis Hotel, Jakarta pada Kamis (11/7).
Penghargaan tersebut diberikan atas produk kebijakan Geoportal Informasi Geospasial Tematik (IGT) Pertanahan Tata Ruang, yakni sistem informasi untuk percepatan pengelolaan data dan informasi geospasial tematik dengan mengadopsi alur kerja kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi Kebijakan Satu Peta.
Sebagai informasi, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan 18 IGT dengan tema prioritas yang harus selesai di tahap kompilasi dan integrasi pada tahun 2024 ini.
"Alhamdulillah, sampai akhir bulan Juni lalu, ke-18 IGT telah sampai di tahap integrasi, artinya telah mencapai target. Tetapi, secara kuantitatif, masing-masing tema IGT itu masih belum sempurna. Karena itu, kami akan terus menyempurnakannya, hingga akhir tahun 2024," ungkap Menteri AHY.
Lebih lanjut Menteri AHY mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN terus berupaya meningkatkan kualitas data pertanahan yang secara bersamaan bisa meningkatkan kualitas layanan pertanahan.
“Kami terus melakukan akselerasi validasi dan digitalisasi data pertanahan, terutama di tingkat daerah yang akan menjadi kunci sukses implementasi Sertipikat Tanah Elektronik,” ujar Menteri AHY seperti dirilis Kanwil BPN Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
Dalam empat bulan terakhir, jumlah Kantor Pertanahan yang telah mengimplementasikan layanan elektronik meningkat 25 kali lipat.
“Kami berhasil meningkatkan jumlah Kantor Pertanahan yang mampu menjalankan layanan elektronik. Dari 10 Kantor Pertanahan menjadi 251 Kantor Pertanahan,” tutur Menteri AHY.
Sementara itu, terkait Kebijakan Satu Peta, Menteri AHY mengungkapkan ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi program tersebut.
“Dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta baik pada tahap kompilasi maupun integrasi, kami menemukan sejumlah tantangan yang secara simultan terus kami carikan solusinya,” ucapnya.
Sedikitnya terdapat tiga tantangan yang dihadapi oleh Kementerian ATR/BPN dalam mengintegrasikan data yang mendukung Kebijakan Satu Peta.
“Pertama, belum adanya standarisasi data untuk Informasi Geospasial Tematik (IGT) Pertanahan sesuai Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia. Kedua, masih berprosesnya penyusunan _database_ pertanahan dan ruang yang terintegrasi. Dan ketiga, data yang tersedia belum bisa diakses dan dimanfaatkan secara mudah dan transparan karena masih interoperabilitas,” jelas Menteri AHY.
One Map Policy Summit 2024 sendiri merupakan agenda tahunan yang digagas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Salah satu tujuan penyelenggaraannya adalah untuk merumuskan ide, gagasan, dan terobosan dalam menjawab tantangan serta keberlanjutan Kebijakan Satu Peta dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang selepas tahun 2024.
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto. Hadir menyampaikan laporan pelaksanaan One Map Policy, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko; Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar; Wakil Menteri Pertanian, Harvick Hasnul Qalbi; serta Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo.
Turut hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama beserta jajaran Kementerian ATR/BPN.
