Hal tersebut membuat dalam lima tahun terakhir, program PTSL terus dipercaya untuk dilanjutkan hingga seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar. Indonesia juga mendapatkan pinjaman sebesar 200 juta US Dollar dari Bank Dunia.
Program ini dinilai berhasil oleh Bank Dunia, sehingga Indonesia diminta untuk berbagi cerita kesuksesan, ilmu, dan pengalaman, mewakili benua Asia dalam World Bank Land Conference. Kegiatan tersebut berlangsung di markas Bank Dunia, Washington DC, Amerika Serikat.
"Namun, tidak hanya berbagi pengalaman, kehadiran kami di Bank Dunia, pada pertengahan Mei lalu, juga untuk menjajaki kemungkinan pinjaman lunak dari Bank Dunia untuk lima tahun ke depan," kata Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI seperti dirilis Kanwil BPN Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Rabu.
Hasil negosiasi tersebut, dikatakan Menteri AHY, Bank Dunia akan meningkatkan bantuan pinjaman lunak, dari 200 juta USD menjadi 635 juta USD.
"Dengan sistem dan mekanisme yang tepat, kami optimis bantuan ini akan semakin meningkatkan kesuksesan program Reforma Agraria," lanjutnya.
Atas capaian tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengapresiasi kinerja Kementerian ATR/BPN. Khususnya, kepada Menteri AHY yang terlihat sebagai sosok terbuka dan bisa diajak diskusi, sehingga kerja-kerja Kementerian ATR/BPN dilirik pihak lain.
"Seperti contoh World Bank mengundang, itu _amazing bagi saya, bagaimana orang selama ini melihat ATR/BPN tidak bekerja sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi," katanya.
"Faktanya di luar itu melihat kerja ATR/BPN akhirnya Pak Menteri diundang ke Amerika Serikat dan mereka mengapresiasi tentang Reforma Agraria di Indonesia, khususnya PTSL, ini kan suatu kebanggaan bagi kita," tambah Junimart Girsang.
Ia pun menyatakan, Komisi II DPR RI akan terus mendukung program Kementerian ATR/BPN yang mewujudkan kesejahteraan rakyat.
"Pokoknya semangat maju terus untuk Kementerian ATR/BPN dan Komisi II siap mendukung dengan hati yang penuh," pungkas Wakil Ketua Komisi II DPR RI.
