Banjarmasin (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), menyampaikan masih terdapat sebanyak 190.707 Keluarga berisiko stunting di Kalimantan Selatan.
Hal itu disampaikan pada diseminasi hasil pemutakhiran pendataan keluarga dan data keluarga berisiko stunting tahun 2023, yang berlangsung di Banjarmasin, Selasa.
Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel, Lasma Uli Lumbantoruan, mewakili Kepala Perwakilan BKKBN setempat, menyampaikan diseminasi itu bertujuan agar data keluarga yang telah diverifikasi selama tahun 2023, bisa dimanfaatkan oleh instansi terkait dalam melakukan intervensi percepatan penurunan stunting di Kalsel.
Lasma menerangkan, jumlah keluarga berisiko stunting, pada semester I tahun 2023, terdata mencapai lebih dari 200 ribu keluarga, namun setelah hasil peninjauan kembali pada semester II tahun 2023, jumlahnya mengalami penurunan signifikan menjadi 190.707 keluarga.
“Kita mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 200.000 sekian menjadi 190.707 ribu kepala keluarga, yang didominasi oleh Kabupaten Barito Kuala,” terang Lasma.
Menurut Lasma, desiminasi itu, merupakan kegiatan yang strategis dalam menggambarkan hasil kinerja, melalui Pemutakhiran Pendataan Keluarga dan Verifikasi Validasi Keluarga Berisiko Stunting (Verval KRS) yang telah dilaksanakan di seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada 2023.
Dari hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga serta Verval KRS itu, dapat dilihat potret keluarga di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya data keluarga berisiko stunting yang akan menjadi sasaran intervensi bagi seluruh lintas sektor untuk pencegahan stunting.
Lebih lanjut Lasma menjelaskan, penyebab lahirnya stunting di Kalsel secara umum disebabkan karena faktor pernikahan dini dan pola asuh, meskipun masih banyak penyebab lainnya seperti faktor ekonomi.
Untuk itu pihaknya berkomitmen peningkatan edukasi terhadap remaja dan pasangan usia subur yang memiliki anak balita dan batita, agar pola pemberian makanan dan pola asuh bisa lebih baik.
“Dalam pemberian makanan tambahan di atas enam bulan itu harus diperhatikan kecukupan protein pada anak, bukan hanya karbohidrat,” kata Lasma.
Selain itu, dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kalsel, intervensi dengan melakukan akselerasi peningkatan cakupan kehadiran maupun penimbangan balita di Posyandu terus digalakkan sesuai arahan pusat.
“Supaya e-PPGBM (elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat nya bisa mencapai di atas 85 persen. dan bisa dibandingkan dengan hasil SKI terbaru” ucap Lasma.
Untuk diketahui, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) angka stunting di Kalsel mengalami peningkatan 0,1 persen, dari 24,6 persen pada 2022 menjadi 24,7 persen pada 2023.
Kegiatan diseminasi dihadiri oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, Direktorat Pelaporan dan Statistik BKKBN, serta di ikuti mitra kerja BKKBN dari unsur Pemerintah daerah, TNI/Polri dan pemangku kepentingan lainnya.
