Kotabaru (ANTARA) - Bupati Kotabaru, Kalimantan Selatan H Sayed Jafar menerima kunjungan kerja Perwakilan Dirjen Kementerian Keuangan Negara (DJKN) Kalimantan Selatan,Kakanwil DJPb Kalsel,Kakanwil DJP Kalselteng, Kakanwil DJBC Kalbagsel sebagai wujud sinergi pelaksanaan hubungan keuangan pusat dan daerah.
"Kegiatan yang berupa High Level Meeting dengan tema Peran Regional Chief Economist dalam mendorong implementasi hubungan keuangan pusat dan Daerah," kata Kakanwil DJKN Kalselteng Kusumawardhani di Kotabaru, Kamis.
Kusumawardani mengatakan,dalam kegiatan kunjungan tersebut, terdapat beberapa topik yang disampaikan oleh perwakilan Kementerian Keuangan terkait kondisi di Kotabaru diantaranya kinerja transfer ke Daerah Kabupaten Kotabaru urutan ke-6 se Kalsel.
Kinerja TKD Kalsel Tahun anggaran 2023 secara keseluruhan sebesar Rp 31,68 triliun atau 99,53 persen dari pagu Rp 31,83 triliun.
Realisasi Kabupaten Kotabaru Tahun anggaran 2023 sebesar Rp 2,837 triliun atau 99,67 persen dari pagu Rp 2,846 triliun (Urutan ke-6 persentase realisasi se Kalsel).
Kinerja realisasi DBH dan dana desa sudah optimal dan menyamai rata-rata realisasi se-Kalsel. Kinerja Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik lebih baik dari rata-rata realisasi se-Kalsel.
"Namun diharapkan dengan sisa pagu yang tersisa masih dapat dioptimalkan agar dapat terserap secara maksimal," ujarnya
Ia menambahkan, bila dibandingkan dengan pagu awal tahun 2023, alokasi pagu awal tahun TKD Kotabaru mengalami peningkatan pada 4 jenis TKD yakni Dana Bagi Hasil (DBH) 42,59 persen, Dana Alokasi Umum (DAU) 3,80 persen, DAK Fisik 80,41 persen dan Insentif Fiskal 100 persen.
Dalam kesempatan itu, diserahkan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru yakni sebagai Pengelola Penyaluran DAU dan DBH terbaik Mitra Kerja KPPN Kotabaru periode Januari-April 2024.
Bupati Kotabaru Sayed Jafar menyampaikan, penyelarasan anatara keuangan pusat dan daerah sebagai implementasi program yang berhubungan dengan Strategi Kementerian Keuangan dalam mendorong hubungan
keuangan pusat dan Daerah melalui peran Regional Chief Economist.
Dorongan implementasi hubungan keuangan pusat di daerah sangat di perlukan sebagai upaya meningkatkan keselarasan kebijakan fiskal
nasional dan regional serta harmonisasi pembangunan daerah dengan program prioritas nasional.
"Kami akan terus mendukung upaya itu untuk penyelarasan sistem keuangan daerah," pungkas Bupati.
