Banjarmasin (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahbirin Noor atau yang akrab dengan sapaan Paman Birin menyatakan rekomendasi DPRD provinsi setempat merupakan masukan untuk kemajuan pembangunan daerah.
Pernyataan tersebut pada rapat paripurna DPRD setempat dengan agenda penyampaian rekomendasi Dewan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalsel Tahun Anggaran 2023 yang dipimpin Wakil Ketua Muhammad Syaripuddin di Banjarmasin, Kamis.
"Oleh karenanya, rekomendasi tersebut tentu menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti," ujar orang nomor satu di jajaran pemerintah provinsi tersebut dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel Roy Rizali Anwar.
Membacakan rekomendasi terhadap LKPj 2023 itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel Hj Karmila yang merupakan kompilasi dari rekomendasi empat Panitia Khusus (Pansus) I Bidang Hukum dan Pemerintahan, II Bidang Ekonomi dan Keuangan, III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur, serta Pansus IV Bidang Kesra.
Rekomendasi Pansus I LKPJ 2023 antara lain terkait keterbukaan informasi yang belum maksimal atau belum sebagaimana ketentuan.
Padahal keterbukaan informasi publik merupakan jantung tata kelola pemerintahan yang baik.
Selain itu, menyoroti tata kelola penanggulangan bencana agar lebih baik lagi, apalagi belakangan ini sering terjadi gempa yang juga berpengaruh terhadap Kalsel.
Sementara Pansus II LJPj 2023 merekomendasikan pertumbuhan ekonomi Kalsel ke depan perlu akselerasi (percepatan).
Pansus II juga menyoroti penyerapan anggaran yang belum maksimal, serta perlunya perbaikan tata kelola keuangan dan aset daerah.
Begitu pula mengenai investasi dan penanaman modal, jangan cuma padat modal, tetapi juga padat karya.
Sedangkan rekomendasi Pansus III antara lain perlunya perhatian yang lebih maksimal terhadap jalan padat lalu lintas belakangan ini seperti jalan alternatif Banjarmasin-Sungai Gampa-Margasari-Kelumpang.
Rekomendasi Pansus IV antara lain menyoroti masalah penduduk miskin di Kalsel yang cenderung meningkat agar menjadi perhatian pemerintah provinsi setempat.
