Banjarmasin (ANTARA) - Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan Bank Kalsel atau "Banknya Urang Banua" bersepakat melakukan optimalisasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Untuk optimalisasi PAD tersebut, kami bersama Banknya Urang Banua melakukan studi komparasi atau kaji tiru ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali," ujar Ketua Komisi II DPRD Kalsel Imam Suprastowo di Banjarmasin, Selasa, sesudah kunjungan ke provinsi berjuluk "Pulau Dewata" itu.
Baca juga: Zakly Asswan sampaikan target PAD
Anggota DPRD Kalsel dua periode tersebut mengaku, provinsinya saat ini masih tertinggal dalam hal digitalisasi hingga akses keuangan untuk berbagai kalangan masyarakat masih belum merata.
"Padahal jika digitalisasi bisa dioptimalkan maka potensinya besar buat PAD. Hal tersebut yang menjadi latar belakang studi komparasi ke BPD Bali," ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Kalsel itu.
Menurut dia, kaji tiru ke BPD Bali karena banyak sekali hal-hal yang harus peningkatan di Kalsel, dan mungkin banyak sekali hal yang menjadi "pekerjaan rumah" (PR) supaya Bank Kalsel bisa menjadi lebih maju atau lebih baik lagi.
Ia menambahkan, hasil komparasi ke BPD Bali, Senin (29/4/2024) akan menjadi bahan diskusi kembali bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalsel untuk mendorong digitalisasi serta pertumbuhan bisnis lokal.
“Kita perlu banyak menggali hal-hal yang kita pelajari disini karena banyak sekali yang belum dilaksanakan di Bank Kalsel. Kita akan hearing nanti, kita akan undang semua BUMD," ujar Imam Suprastowo
BUMD di Kalsel saat ini PT Bank Kalsel, PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida), dan Bangun Banua.
"Kesemua BUMD tersebut kita harapkan ada peningkatan, karena disini (Pulau Dewata ini) untuk pembelian gabah dan sudah dibiayai oleh BPD Bali,” demikian Imam Suprastowo.
Baca juga: BP2RD Banjarbaru optimis capai target PAD Rp177,9 miliar
Menyambut hangat kedatangan rombongan Kalsel, Direktur Utama BPD Bali, I Nyoman Sudharma, mengungkapkan, bahwa bank di bawah pimpimannya itu terus berupaya meningkatkan transformasi digital dalam melakukan layanan perbankan.
"Peningkatan itu semua untuk mewujudkan bank yang kuat, berdaya saing tinggi, dan terkemuka dalam melayani Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian daerah yang berkelanjutan," ujarnya.
Ia menambahkan, dalam peranan sebagai mitra pemerintah daerah, maka BPD Bali selalu bersinergi dengan arah kebijakan pemerintah provinsi (Pemprov) Bali melalui "Nslogaangun Sat Kerthi Loka Bali" atau program prioritas jangka pendek dan 22 misi pembangunan Bali 2018-2023.
"Dengan adanya studi komparasi ini, kita harapkan segala prestasi maupun hal-hal baik yang dilakukan BPD Bali dapat diterapkan di Bsnk Kalsel, begitu pula sebaliknya," harap Nyoman.
