Banjarmasin (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (DJPb Kalsel) menyebutkan pemerintah membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1445 Hijriah senilai Rp188,46 miliar kepada 36.249 Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah tersebut.
“Pemerintah pusat mengalokasikan APBN untuk mendukung pembayaran THR ASN vertikal, besaran Rp188,46 miliar ini diberikan kepada pegawai yang bekerja di 340 satuan kerja di Kalsel,” kata Kepala Kanwil DJPb Kalsel Syafriadi di Banjarmasin, Rabu.
Baca juga: DJPb Kalsel: Realisasi KUR capai Rp783 miliar bagi 13.365 debitur
Hingga 26 Maret 2024, Syafriadi menyebutkan realisasi pencairan THR kepada 36.249 pegawai telah mencapai sekitar 88 persen.
“Pembayaran THR sudah terealisasi sebesar Rp165,98 miliar kepada 34.826 pegawai pada masing-masing satuan kerja,” ujarnya.
Syafriadi menuturkan kinerja APBN di Kalsel terbilang positif berdasarkan besaran realisasi pembayaran THR, sehingga sisa anggaran THR yang belum dibayarkan senilai Rp22,48 miliar.
Dia berharap pencairan THR bagi ASN segera terealisasi 100 persen karena Menteri Keuangan telah menginstruksikan agar THR dibayarkan seluruhnya pada 10 hari sebelum Hari Raya Lebaran.
Selain realisasi APBN untuk pembayaran THR, Syafriadi menjelaskan kinerja APBN 2024 di Kalsel pada sektor pendapatan telah terealisasi Rp2,6 triliun atau mencapai 11,25 persen dari yang ditargetkan pada 2024.
Baca juga: BI ingin tenaga kerja di Kalsel tidak tergantung sektor batu bara
Lalu, untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp384,15 miliar atau bertumbuh 19,95 persen. Lalu, realisasi total belanja negara sebesar Rp6,33 triliun atau 16,73 persen dari pagu.
Capaian realisasi belanja, kata dia, meningkat sebanyak 42,98 persen jika dibandingkan pada 2023. Berdasarkan data itu, Syafriadi optimis dapat mencapai target yang lebih pada akhir triwulan pertama.
Kemudian, terkait belanja APBD belum menunjukkan akselerasi yang signifikan karena menjelang triwulan pertama baru terealisasi sekitar lima persen.
“Belanja APBD ini perlu didorong agar pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat mengakselerasi kegiatan belanja agar meningkat,” ujarnya lagi.
Baca juga: DJPb Kalsel apresiasi Pemkab Balangan berhasil salurkan BOK 100 persen
