KPPN Tanjung : Realisasi dana transfer ke daerah capai Rp1,02 triliun

Tanjung (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan telah merealisasikan dana transfer ke daerah (TKD) ke tiga kabupaten  sebesar Rp1,02 triliun atau 16,25 persen. 

Kepala KPPN Tanjung, Sigid Mulyadi mengatakan dana TKD  yang telah  disalurkan mencakup dana bagi hasil   Rp678,02 miliar (16,82 persen), dana alokasi umum   Rp191,24 miliar  (13,96 persen), DAK non fisik 
 Rp40,46 miliar (11,61 persen) dan   dana desa  Rp112,57 miliar (30,87 persen).

Baca juga: KPPN Tanjung salurkan dana desa tahap pertama

"Dana transfer ke daerah yang kita salurkan mencakup Kabupaten Tabalong, Balangan, dan HSU dengan total Rp1,02 triliun atau 16,25 persen," jelas Sigid di Tabalong, Rabu.

Sigid menyebutkan  tahun 2024, KPPN Tanjung mengelola belanja Negara dengan  pagu alokasi Rp6,94 triliun terdiri atas belanja pemerintah pusat dengan pagu  Rp654,44 miliar dan transfer ke daerah  Rp6,29 triliun.

Hingga tanggal 20 Februari 2024  realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp107,67 miliar (16,45 persen),  terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp46,16 miliar  (11,43 persen), belanja barang  Rp56,51 miliar  (25,60 persen) dan belanja modal  Rp5,01 miliar (16,85 persen).

"Dalam lima  tahun terakhir, realisasi penyaluran DAK Fisik, dana desa dan realisasi belanja pemerintah pusat  tahun 2023 oleh KKPN Tanjung merupakan yang tertinggi," tambahnya.

KPPN Tanjung pun terus berkomitmen memberikan layanan prima kepada stakeholders melalui pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan dukungan   kuat seluruh pegawainya untuk bisa meraih gelar WBBM.

Baca juga: KPPN Barabai sampaikan realisasi belanja semester I Tahun 2023

Tercatat pada tahun 2020, KPPN Tanjung  meraih predikat WBK dan  untuk melengkapi capaian tersebut, tahun  ini, KPPN Tanjung diusulkan mengikuti penilaian WBBM. 

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menyalurkan APBN, KPPN Tanjung terus mendorong kinerja pelaksanaan anggaran di wilayah kerjanya mencakup  Kabupaten Tabalong, Balangan, dan HSU. 

"Daam  pembangunan WBBM kami terus mendorong agar anggaran  untuk Satker dan Pemda dapat secepatnya diserap dan segera memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi dan masyarakat,” ungkap Sigid.