Pelaihari (ANTARA) - Sejumlah berita ekonomi dan kesra disiarkan Senin (22/1) mulai dari Sekda Banjarbaru pimpin sosialisasi mekanisme pembayaran tambahan penghasilan hingga ketersediaan kebutuhan bahan pokok di Tanah Bumbu relatif aman usai Natal 2023-Tahun Baru 2024.
Berikut rangkuman seputar berita Ekonomi dan Kesra di Kalimantan Selatan yang masih menarik untuk dibaca kembali.
1. Sekda Banjarbaru pimpin sosialisasi mekanisme pembayaran tambahan penghasilan
Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Said Abdullah memimpin sosialisasi mekanisme pembayaran tambahan penghasilan bagi guru dan tenaga kependidikan non ASN di bawah lembaga binaan Kementerian Agama.
Selengkapnya baca di Sini
Baca juga: Kalsel kemarin dari Geopark Meratus hingga antisipasi banjir
2. Bupati Banjar instruksikan SPKD siapkan data untuk audit BPK
Bupati Banjar, Kalimantan Selatan Saidi Mansyur menginstruksikan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menyiapkan data dan dokumen untuk audit interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dibutuhkan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan.
Selengkapnya baca di Sini
3. Wali Kota Banjarmasin bertekad raih kembali Adipura
Wali Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Ibnu Sina menginginkan daerah berjuluk "Kota Seribu Sungai" itu meraih kembali penghargaan Adipura pada 2024.
Selengkapnya baca di Sini
Baca juga: Kalsel kemarin, 133 orang terserang DBD hingga pasien COVID-19 hanya isolasi
4. Taman Wisata Laburan jadi lokasi Musrenbang Kecamatan Tanta
Taman Wisata Laburan Desa Padang Panjang Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan menjadi lokasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Tanta.
Selengkapnya baca di Sini
5. Pasca tahun baru ketersediaan Sembako di Tanbu relatif aman
Pasca Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 ketersediaan kebutuhan bahan pokok atau sembako di seluruh distributor dan pasar tradisional Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, relatif aman atau cukup.
Selengkapnya baca di Sini
Baca juga: Kalsel kemarin, korban DBD mencapai 82 orang hingga predikat pelayanan publik di kabupaten/kota
