Banjarbaru (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan mengesahkan Peraturan Daerah soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda APBD) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1,4 triliun.
Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dijalankan Pemerintah Kota Banjarbaru sepanjang 2024 dilakukan pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Banjarbaru, Selasa.
Baca juga: DPRD Banjarbaru sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2022
"Hasil kesepakatan antara badan anggaran DPRD dan tim Pemkot Banjarbaru disepakati APBD tahun 2024 sebesar Rp1,4 triliun dan telah disahkan hari ini," ujar Ketua DPRD Banjarbaru Fadliansyah.
Menurut Fadliansyah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD dilakukan bersama Badan Anggaran DPRD dengan tim anggaran Pemkot Banjarbaru hingga disepakati angka yang ditetapkan menjadi APBD.
Fadliansyah menyebutkan hasil pembahasan berdasarkan kesepakatan ditetapkan pendapatan sebesar Rp1,4 triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp329,3 miliar dan pendapatan transfer Rp1,09 triliun.
Sementara, total belanja daerah yang telah disepakati sebanyak Rp1,5 triliun terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1,1 triliun, belanja modal senilai Rp378,1 miliar, dan belanja tidak terduga mencapai Rp5,3 miliar.
"Jika dibandingkan pendapatan dan belanja daerah terjadi defisit Rp90,7 miliar yang ditutupi melalui Silpa tahun lalu Rp90,2 miliar, dana cadangan sebesar Rp20 miliar dan pengeluaran Rp19,4 miliar," ucapnya.
Wali Kota Banjarbaru Muhammad Aditya Mufti Ariffin bersyukur Perda APBD 2024 telah disahkan sehingga bisa program kerja yang disiapkan SKPD Pemkot Banjarbaru bisa direalisasikan tahun depan.
"Kami bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh anggota DPRD yang sepakat menyetujui APBD 2024 hampir menembus Rp1,5 triliun dan sekaligus tertinggi sejak 24 tahun Kota Banjarbaru berdiri," ungkapnya.
Dikatakan Aditya, alokasi APBD Banjarbaru 2024 digunakan sesuai program yang menjadi salah prioritas Pemkot Banjarbaru mulai dari pembiayaan mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur hingga pembangunan gedung kantor.
"Program prioritas mulai dari mitigasi bencana, infrastruktur jalan dan jembatan hingga pembangunan gedung kantor seperti kantor Dishub dan Disdukcapil untuk meningkatkan pelayanan publik," katanya.
Baca juga: DPRD bersama Pemkot sepakati perda perubahan APBD 2022
