Marabahan (ANTARA) - Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala (DLH Batola), Kalimantan Selatan Fahriana mengatakan, program Adipura merupakan program nasional untuk mendorong kepemimpinan pemerintah kabupaten atau kota membangun partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha.
"Adipura juga sebagai instrumen pemerintah dalam mendorong implementasi kebijakan lingkungan dengan pendekatan wilayah, pendekatan implementasi, kebijakan persampahan dan pendekatan implementasi kebijakan penghijauan," ujar Fahriana, dalam siaran pers disampaikan, Selasa.
Baca juga: Pemkot Banjarmasin nyatakan waspada polusi udara bagi kesehatan
Sekdakab Batola Zulkipli Yadi Noor meminta kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mempersiapkan penilaian Adipura.
"Setiap SKPD tentu harus membuat konsep terkait persiapan dalam menghadapi penilaian Adipura akan dilaksanakan mulai tanggal 2 sampai 7 Oktober 2023," ucapnya, pada rapat koordinasi persiapan Adipura Kabupaten Batola, di Aula Bahalap.
Penjabat Bupati Batola Mujiyat mengajakan kepada semua pihak dan seluruh kompenen masyarakat untuk lebih proaktif mengambil posisi dan peran masing-masing untuk melakukan aksi terhadap hal-hal masih kurang agar perlu diperbaiki.
"Kita juga patut bersyukur dan berbangga karena Kabupaten Batola tercinta sudah mendapatkan anugerah piala Adipura sebanyak tiga kali berturut-turut pada tahun 2018, 2019 dan 2022, "ungkap Mujiyat.
Rapat kordinasi tersebut dipandu Sekdakab Batola Zulkipli Yadi Noor juga dihadiri Staff Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, para pimpinan SKPD lingkup Pemkab Batola, Camat se-Kabupaten Batola, Ketua tim penggerak PKK, Ketua DWP Batola dan para Lurah.
Baca juga: Kotabaru Penitentiary inks waste management cooperation with local govt
