Puskesmas Kandangan dan Jambu Hilir ikuti survey akreditasi

Sekretaris Daerah Hulu Sungai Selatan (HSS) H Muhammad Noor membuka survey akreditasi puskemas secara daring, di aula media center sekretariat daerah, Kandangan, HSS, Kalimantan Selatan, Selasa (11/7/2023). (ANTARA/HO-DISKOMINFO HSS)

Seluruh puskesmas yang ada di HSS kita ajukan untuk menjalani survei re-kreditasi tahun ini,

Kandangan (ANTARA) - Puskesmas Kandangan dan Puskesmas Jambu Hilir, Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel) mengikuti survei akreditasi, serta serah terima kendali kegiatan kepada surveyor secara daring.

Sekretaris Daerah(Sekda) HSS H. Muhammad Noor, di Kandangan, Selasa, mengatakan Kabupaten HSS memiliki 21 Puskesmas, lima di antaranya merupakan puskesmas rawat inap, siap mendukung dan menjalankan program atau kegiatan di bidang kesehatan.

"Seluruh puskesmas yang ada di HSS kita ajukan untuk menjalani survei re-kreditasi tahun ini," kata M Noor, saat membuka kegiatan survei mewakili Bupati HSS, H Achmad Fikry, di aula media center, Sekretariat Daerah (Setda) HSS.

Baca juga: Ratusan anak ikuti sunatan massal TP PKK HSS

Dijelaskan M Noor, puskesmas di HSS sudah terakreditasi semuanya di tahun 2019, dengan rincian satu puskesmas terakreditasi utama, 15 Puskesmas terakreditasi madya, dan lima puskesmas terakreditasi dasar.

Pihaknya menyambut positif kegiatan ini demi meningkatkan kualitas pelayanan di puskesmas, didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pengelolaannya.

"Sebagai wujud dukungan kami terhadap kegiatan akreditasi dengan mengalokasikan anggaran untuk membenahi sumber daya kesehatan, baik sumber daya manusia kesehatan, dan juga fasilitas pelayanan kesehatan," papar M Noor.

Kepala Dinas Kesehatan HSS Hj. Siti Zainab, menyampaikan survei akreditasi Puskesmas Kandangan dan Jambu Hilir ini adalah yang pertama di Provinsi Kalsel, setelah masa pandemi COVID-19.

Baca juga: Pemkab HSS dan RSUD Dr Sarjito kerja sama program kesehatan SHK

Menurut Zainab, saat pandemi Kementerian Kesehatan menetapkan kebijakan tentang akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, dimana sertifikat akreditasi yang sudah habis masa berlakunya itu masih berlaku.

"Serta dilengkapi pernyataan dari puskesmas tentang komitmen mereka, dalam menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan puskesmas pada pandemi COVID-19," ucap Zainab dalam keterangan.

Ditambahkan Zaibab, di bulan Juli 2023 ini ada empat puskesmas yang menjalani re-akreditasi, dilanjutkan Agustus enam puskesmas, September enam Puskesmas, Oktober empat Puskesmas dan bulan November satu puskesmas.