Kandangan (ANTARA) - DPRD Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi, tentang raperda pertanggungjawaban APBD HSS tahun anggaran 2022.
Jawaban eksekutif disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) HSS, H Muhammad Noor mewakili Bupati, H Achmad Fikry, di dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD HSS, H M Kusasi, di gedung DPRD setempat
"Kami mengucapkan terima kasih kepada semua fraksi-fraksi DPRD atas apresiasi, saran, dukungan, harapan, pertanyaan, dan masukan terhadap penyampaian raperda ini," kata M Noor, di Kandangan, Selasa.
Dijelaskan M Noor, apa yang menjadi harapan dari fraksi PKS agar SILPA dapat semakin menurun, hal tersebut akan selalu menjadi upaya bersama.
Dan kedepannya dilakukan dengan tetap berdasarkan pada prinsip perencanaan anggaran yang efektif dan efisien, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Baca juga: DPRD dan Pemkab HSS rapat kerja bahas aspirasi PABPDSI
Menjawab beberapa pertanyaan dari Fraksi Nasdem, M Noor menjelaskan bahwa di tahun 2022 terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka, gini ratio mengalami penurunan, dan peningkatan pada indeks pembangunan manusia.
Menanggapi harapan Fraksi PKB, agar penggunaan dan pemanfaatan sisa anggaran dengan skala prioritas untuk kepentingan masyarakat HSS, hal tersebut tentu menjadi harapan bersama.
Dan untuk saran agar dilakukan pengawasan terhadap perencanaan pelaksanaan program belanja daerah secara langsung, maupun tidak langsung.
"Monitoring dan pengawasan tentu terus menjadi perhatian kita di pemerintah daerah, melalui Inspektorat agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsinya," terang M Noor.
Selanjutnya, disampaikan kepada Fraksi PDIP bahwa lapangan kerja bagi angkatan kerja di HSS, berdasarkan data statistik BPS tahun 2022 angka pengangguran terbuka di HSS adalah terendah di Provinsi Kalsel.
Pemkab HSS tetap terus menyiapkan keterampilan angkatan kerja warga HSS, supaya mudah dan punya kesempatan lebih luas terserap ke dalam lapangan kerja.
Baca juga: 48 pemain ikuti kejuraan bulu tangkis piala Ketua DPRD HSS
Terkait pertanyaan dan saran dari Fraksi Golkar, perihal permasalahan dan upaya pemenuhan target pendapatan asli daerah, pihaknya menyampaikan beberapa langkah yang bisa diambil.
Langkah tersebut meliputi, upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi, dengan melakukan sosialisasi kepada wajib retribusi terkait pentingnya retribusi terhadap pembangunan, penegakan aturan.
Serta, penguatan kapasitas pemungut baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, pemanfaatan teknologi informasi untuk pembayaran sehingga memberikan pilihan dan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran.
Diakhir, pihaknya sependapat dengan Fraksi Gerindra-PAN, tentang pandangan bahwa harus selalu fokus dalam upaya menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui instrumen APBD.
"Tentunya ini sejalan dalam rangka mencapai tujuan dari RPJMD kita, yang telah disusun bersama," pungkas M Noor.
