Kandangan (ANTARA) - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Nanang FMN melaporkan realisasi pendapatan daerah hingga 5 Desember 2025 telah mencapai Rp1.863.603.619.652 atau 111,74 persen dari target Rp1.667.733.787.257.
"Rincian pendapatan tersebut meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar Rp254.095.612.807 dari target Rp253.932.202.752 atau 92,16 persen," katanya dalam Rapat Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025, di Kandangan, Selasa.
Sementara itu, dijelaskan dia, pendapatan transfer mencapai Rp1.584.130.759.319 dari anggaran Rp1.407.792.179.753 atau 112,53 persen.
Adapun Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tercatat sebesar Rp45.456.868.315, jauh melampaui anggaran Rp6.009.404.752 atau meningkat hingga 756,43 persen.
Baca juga: HSS perkuat komitmen digitalisasi daerah lewat High Level Meeting TP2DD
"Capaian tersebut didorong oleh penerimaan bagi hasil keuntungan bersih perusahaan pertambangan, dan optimalnya penyerapan dana transfer," ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) HSS H Muhammad Noor menyampaikan bahwa rata-rata pendapatan daerah sudah melampaui target, meski masih terdapat catatan pada sektor PAD yang belum maksimal.
Sekda mengucapkan terima kasih kepada OPD yang telah bekerja keras menggali PAD sepanjang tahun ini.
Ia pun menekankan bahwa Kabupaten HSS saat ini masih terbantu dengan dana transfer pusat yang mencapai sekitar Rp1,4 triliun.
Baca juga: Kabupaten HSS siap dukung tranformasi digital bidang keuangan daerah
"Namun, pemerintah pusat akan melakukan rasionalisasi dana transfer pada 2026, sehingga daerah perlu meningkatkan kemandirian pendapatan. Pimpinan daerah kita, Bupati H. Syafrudin Noor saat ini sangat konsen menggali pendapatan dari berbagai sumber,” ucap sekda dalam arahan rapat.
Ia juga mengingatkan bahwa mulai 1 Januari 2027, pemerintah pusat mewajibkan proporsi belanja pegawai berada di bawah 30 persen.
Dengan adanya pemangkasan dana transfer dari pusat, belanja pegawai di HSS berpotensi melebihi batas tersebut.
“Ini yang menjadi perhatian pimpinan, pa bupati akan mengupayakan agar angka belanja pegawai tidak melampaui 30 persen,” tambah sekda.
