Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di 13 kabupaten/kota provinsi setempat sebanyak 47 unit rumah pada 2023.
Menurut Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Murjani di Banjarmasin, Kamis, rehabilitasi rumah tidak layak huni ini bagi warga tidak mampu yang diusulkan pemerintah kabupaten/kota.
Dinyatakan dia, rehabilitasi yang merupakan program perlindungan dan jaminan sosial tersebut dengan prioritas atap, lantai, dinding dan fasilitas mandi cuci kakus (MCK).
Dinyatakan dia, program ini pun sudah disosialisasikan kepada pihak pemerintah kabupaten/kota untuk dapat menyatukan pemahaman tentang program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni, bersih dan sehat.
Sekalian pemerintah provinsi, ungkap dia, menginformasikan tahapan kegiatan verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di kabupaten/kota masing-masing.
"Karena pengajuan proposal calon penerima manfaat dan permohonan bantuan program ini diajukan Dinsos Kabupaten/Kota dan diteruskan ke Dinsos Provinsi," ujarnya.
Menurut Murjani, pihaknya ingin menyampaikan pula bahwa usulan tersebut ditindaklanjuti dengan cara pengecekan data sesuai dengan basis data terpadu.
Kemudian memverifikasi calon keluarga penerima manfaat di 13 Kabupaten/Kota se-Kalsel, hingga terpilih sebanyak 47 unit rumah tersebut.
Adapun rinciannya, yakni, di Kota Banjarmasin 5 unit, Kota Banjarbaru 4 unit, Kabupaten Banjar 7 unit, Tapin 4 unit, Hulu Sungai Selatan 4 unit, Hulu Sungai Tengah 4 unit, Hulu Sungai Utara 3 unit, Balangan 3 unit, Tanah Laut 3 unit, Tanah Bumbu 3 unit, Kotabaru 3 unit dan Barito Kuala 4 unit.
Dijelaskan dia, program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni ini sebagai bagian penanganan fakir miskin atau penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.
“Dalam Basis Data Terpadu (BDT) Kalsel menyebutkan jumlah penduduk miskin di Kalsel pada 2023 sebanyak 1.414.675 jiwa, dengan jumlah keluarga sebanyak 537.368 KK,” ungkap Murjani.
Data tersebut, dikatakan Murjani, menunjukkan bahwa di Kalsel masih cukup banyak orang miskin, hal ini merupakan masalah sosial yang harus mendapatkan prioritas utama untuk ditanggulangi secara sinergisitas oleh semua pihak.
"Termasuk memberikan bantuan untuk rehabilitasi rumah mereka untuk layak huni," demikian kata Murjani.
