DPRD desak Pemda tindaklanjuti masalah gaji guru honorer

Balangan (ANTARA) - Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Balangan yang diwakili Syahbuddin mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balangan agar segera menindaklanjuti masalah gaji honor di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan.

"Sebagaimana kita ketahui, saat ini di sebagian instansi gaji honorer Kabupaten Balangan sampai Rp2,1 juta sedangkan gaji guru honorer sampai saat ini belum ada kenaikan atau tetap Rp1,1 juta," kata Syihab sapaan akrabnya di Paringin, Senin.

Baca juga: Sekda imbau honorer serius ikuti seleksi P3K

Syahbuddin sendiri beberapa waktu lalu telah menggelar RDP dengan dinas terkait, untuk mendesak agar segera menindaklanjuti masalah kenaikan gaji guru honorer yang sampai sekarang belum ada kenaikan.

Syihab menuturkan, bahwa SSH atau Standar Satuan Harga Gaji Honorer yang ada di instansi DPRD Balangan ini sudah diberlakukan dan sekarang gajinya sudah Rp1,3 juta yang lulusan SMA, lulusan S1 sebesar Rp1,7 juta dan yang lulusan S2 sebesar Rp2,1 juta.

Baca juga: Pendataan honorer tidak otomatis jadi P3K

Syihab sendiri menyarankan agar dibuatkan perda pelindungan guru honorer agar tidak terjadi lagi masalah kenaikan gaji atau kekurangan gaji, salah satu contoh perda yang sudah dijalankan yang telah ia perjuangkan bersinergi bersama bersama kawan-kawan yaitu perda perlindungan bidan desa dan sekarang gaji mereka sudah Rp2,8 juta.

"Jadi saya berharap dinas terkait segera menindaklanjuti masalah gaji ini karena 4.088 orang guru honorer yang terdata di database Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan itu sangat mengharapkan kesamaan kenaikan gaji tersebut karena Standar Satuan Harga (SSH) tersebut sudah berlaku untuk instansi di Kabupaten Balangan ini," ujar Syihab yang merupakan anggota Fraksi PKS Balangan ini.