Batulicin (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, membahas penanganan kemiskinan dan stunting di "Bumi bersujud" bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
"Pembahasan itu dilakukan untuk mengetahui presentasi terkait upaya penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di masing-masing daerah," Kata Asisten Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan H Riduan, di Batulicin Sabtu.
Upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Tanah Bumbu yakni pemasangan akses air minum layak dengan realisasi 82,65 persen, akses sanitasi layak 91,46 persen, jumlah desa "open defecation free (ODF) atau stop buang air besar sembarangan sebanyak 132 desa dari 144 desa, penempatan tenaga medis seperti bidan sebanyak 646 orang, tenaga gizi 53 orang, kader kesehatan 1.432 orang.
Kemudian, fasilitas kesehatan yaitu Rumah Sakit tiga unit, Puskesmas 14 unit, Klinik 37 unit, Praktek Bidan Mandiri 25 unit, Posyandu 205 unit, Antropometri 197 buah.
Sedangkan data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem mencapai 5.854 orang atau 1,313 KK.
"Kasus kemiskinan dan stunting di Tanah Bumbu di targetkan akan tuntas pada periode 2024," kata Ridwan.
Untuk menekan angka kemiskinan di "Bumi Bersujud" terus menggalakkan kegiatan melalui program dana permodalan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Rencananya program ini akan segara direalisasikan mengingat angka kemiskinan Tanah Bumbu dengan kategori miskin biasa dan miskin ekstrim mencapai 6000 jiwa," jelas Ridwan
Nantinya, masing-masing jiwa yang sudah terdaftar sebagai masyarakat miskin akan mendapatkan bantuan dana dari pemerintah daerah sebesar Rp2 juta-Rp5 juta.
Dana tersebut akan dialokasikan menggunakan dana APBD perubahan 2023 sebesar Rp2 miliar lebih.
Ditargetkan, dua bulan ke depan program ini sudah jalan, sehingga periode 2023 angka kemiskinan di Tanah Bumbu benar-benar tuntas.
Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy mengucapkan terimakasih atas partisipasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang melakukan presentasi terkait program sanitasi dan air bersih.
"Diharapkan setiap pemerintah Kabupaten mengajukan usulan baru kepada kementerian terkait," ujar Effendy.
