"Tekan kecurangan Pemilu melalui himbauan dan sosialisasi," tegas Syardani saat melantik 29 orang PKD se- Kecamatan Amuntai Tengah di Aula Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai, Senin.
Syardani mengingatkan peran PKD sebagai ujung tombak pengawasan terselenggara nya Pemilu dengan jujur dan adil.
Dia menyampaikan ucapan selamat kepada lima orang pengawas kelurahan dan 24 orang pengawas desa yang dilantik dan diambil sumpah.
Ketua Panwaslu Kecamatan Amuntai Tengah Herry Febriadi mengatakan, sebanyak 140 orang peserta yang mendaftar untuk menjadi PKD di Kecamatan Amuntai Tengah hingga akhirnya terseleksi sebanyak 29 orang peserta, dengan hasil yang terbaik setelah melewati beberapa tahapan.
Herry meminta seluruh PKD yang dilantik memperdalam pemahaman terkait tugas, kewajiban dan kewenangan PKD dalam peraturan perundangan.
"fokus pengawasan dan cegah potensi kerawanan pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilu, jaga integritas dan netralitas sebagai penyelenggara Pemilu," kata Herry.
Herry menegaskan peran pengawasan sangat menentukan demi menciptakan Pemilu yang demokratis, jujur, adil dan berkualitas. Prilaku oknum pengawas yang melanggar etika kejujuran dan keadilan bisa mencoreng citra PKD secara keseluruhan.
Dengan dilaksanakannya pelantikan PKD sebanyak lima kecamatan pada Senin ini, maka sebanyak 10 kecamatan di HSU sudah melakukan pelantikan PKD dilaksanakan oleh panwascam masing-masing.
Sebelumnya, pekan kemarin 5 Februari serentak dilaksanakan pelantikan PKD Kecamatan Sungai Pandan, Sungai Tabukan, Danau Panggang, Babirik dan Paminggir.
Pekan ini juga dilaksanakan serentak pelantikan PKD pada 6 Februari yakni Kecamatan Amuntai Tengah, Banjang, Amuntai Utara, Haur Gading dan Amuntai Selatan.
"Pelantikan hanya berbeda jam saja," kata Pengawas Kecamatan Amuntai Tengah Ismail.
Ismail mengatakan, setiap desa/ kelurahan terdapat satu petugas pengawas, sehingga total untuk seluruh HSU terdapat 214 pengawas desa dan lima pengawas kelurahan.
Sebelumnya Ketua Bawaslu HSU Syardani pernah menginformasikan setiap calon PKD yang mendaftar harus terdapat calon pengawas perempuan sesuai persyaratan untuk pencalonan PKD di setiap kelurahan dan desa agar terdapat keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan PKD pada Pemilu 2024.
